JURNALIS.co.id – Hingga bulan Agustus 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau telah merealisasikan belanja APBN sebesar Rp1,08 Triliun atau 61,9 persen dari pagu anggaran.
“Rata-rata realisasi belanja APBN Kapuas Hulu dari Belanja Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga dan Belanja Transfer Ke Daerah sampai dengan bulan Agustus 2023 telah mencapai Rp1,08 Triliun atau 61,9 persen dari pagu. Hal ini sangat menggembirakan karena lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional sebesar 58,1 persen,” kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan Rilis Kinerja APBN edisi September 2023 yang dilaksanakan secara daring kepada stakeholders KPPN Putussibau, Selasa (26/09/2023).
Sri menyampaikan hingga akhir Agustus 2023, total realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp1.087,82 miliar atau 61,9 persen dari pagu Rp1.757,4 miliar. Terdiri belanja pemerintah pusat Rp166,19 miliar atau 63,3 persen dari pagu Rp262,52 miliar dan realisasi transfer ke Daerah mencapai Rp921,62 miliar atau 61,65 persen dari pagu Rp1.494,87 miliar.
“Capaian Realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 66,55, kemudian belanja barang sebesar 61,27 persen dan Belanja Modal sampai dengan Agustus baru diserap 56,61 persen,” ujarnya.
Sri menyampaikan terdapat 4 satker yang realisasi belanja pegawainya sudah di atas target triwulan III yaitu 75 persen, sisanya 12 satker realisasinya masih di bawahnya. Untuk belanja barang, terdapat 3 satker yang realisasinya di atas target triwulan III 2023 yaitu 75 persen, sedangkan 26 satker lainnya masih di bawah 75 persen.
Pelaksanaan belanja modal, saat ini terdapat 12 Satker atau sekitar 75 persen yang realisasi belanja modalnya melampaui target realisasi belanja modal triwulan III 70 persen, namun masih ada 4 Satker yang realisasinya di bawah target.
Terhadap tindak lanjut temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS), Sri Winarno juga mengingatkan kepada satker mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala.
“Selain CMS peningkatan transaksi non tunai (budaya cashless) pelaksanaan APBN agar dilakukan melalui melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Aplikasi Digipay Satu, serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS,” katanya.
Lanjut Sri, dari hasil monev sampai dengan akhir Agustus 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai oleh satker-satker masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP hingga Agustus baru 4 satker, total transaksinya sebesar Rp122,54 juta dan penggunaan CMS satker saat ini mencapai 62,07 persen.
Kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD sampai bulan Agustus 2023 dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 55,81 persen. Turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 58,37 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp835,15 miliar atau 50,84 persen naik dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebesar 49,47 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 61,9 persen realisasi belanja APBD Kapuas Hulu terlihat lebih rendah. Sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaannya.
“Komponen Belanja Operasi terealisir 55,12 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 66,9 persen disusul belanja barang dan jasa 46,85% dan belanja hibah sebesar 31,1 persen belanja Bansos masih belum ada realisasi dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,34 miliar,” jelasnya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp69,9 miliar, kata Sri, terlihat rasio PAD 2023 sebesar 4,28 persen. Masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,38 persen. Besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah.
Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD.
“Realisasi PAD per 31 Agustus 2023 yang telah mencapai Rp48,5 miliar atau 69,38 persen dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh lain-lain PAD sebesar Rp18,35 miliar atau 58,72 persen dari target Rp31,25 miliar,” ungkapnya.
“Selanjutnya penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,24 miliar atau 123,14 persen melampaui target Rp14 miliar dan pajak daerah Rp9,3 miliar atau 51,67 persen terakhir penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp3,6 miliar, ” sambung Sri.
Kemudian untuk penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan akhir Agustus 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp921,62 miliar atau 61,65 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,84 miliar.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp554,82 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari hingga. September 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp48,57 miliar dari pagu Rp75,23 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Fisik sebesar 30,44 miliar dari pagu Rp75,23 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp111,52 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp176,25 miliar dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu.
“Sebaran realisasi penyaluran Dana Desa hingga Agustus 2023 persentase realisasi tertinggi terdapat di Kec. Selimbau telah mencapai sebesar 93,91% (Rp13,8M) dan persentase terendah di Kec. Suhaid baru mencapai 67,05 atau Rp6,5 miliar,” katanya.
Sambung Sri, bahwa seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya atau Rp0, dan telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM, maka seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya.
“KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Disampaikan pula apresiasi dan harapan masukan serta dukungan untuk peningkatan layanan KPPN Putussibau di masa mendatang,” pungkas Sri. (opik)
Discussion about this post