JURNALIS.co.id – Kalimantan Barat (Kalbar) salah satu provinsi yang memiliki hamparan hutan yang luas. Namun, dibalik luasnya hutan di Kalbar, deforestasi terus terjadi. Data Yayasan Auriga Nusantara menyebut Kalbar menduduki urutan ketiga, dengan luas deforestasi 21.003 hektar.
Berdasarkan data tersebut, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Kalbar menggelar diseminasi hasil liputan enam media kolaborasi, diantaranya Pontianak Post, CNN Indonesia TV, Jaring.id, Mongabay, Betahita, dan Ekuatorial, yang didukung oleh SIEJ melalui Depati Project.
Penyebarluasan informasi ini diperkaya diskusi publik dengan topik “Mengungkap Kejahatan Deforestasi di Kalimantan Barat” di Warung Kopi Tegak Lurus Pancasila, Kota Pontianak, pada Selasa 4 Juni 2024.
Diskusi menghadirkan lima narasumber, diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar yang diwakili oleh Ervan Judiarto, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan dan Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Hairil Anwar.
Selain itu, hadir pula Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. Ir. Gusti Hardianysah, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Hendrikus Adam, Ketua Link-AR Borneo Ahmad Syukri, dan Jurnalis kolaborator Depati Project, Arief Nugroho dari Pontianak Post.
Ketua Dewan Pengawas SIEJ Andi Fachrizal yang membuka kegiatan itu melalui zoom meeting, memaparkan tentang keberadaan SIEJ. SIEJ atau masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia merupakan organisasi jurnalis yang fokus pada isu-isu lingkungan.
Dikatakan Andi Fachrizal, dalam perjalanannya, SIEJ membentuk badan otonom bernama Depati Project, untuk memfasilitasi kolaborasi para jurnalis untuk meliput sebuah persoalan lingkungan secara indepth (mendalam) dan investigasi.
“Kolaborasi liputan sebagai strategi alternatif untuk menguatkan peran jurnalis dan media massa sebagai pengawas praktik-praktik kejahatan lingkungan,” kata pria yang akrab disapa Rizal Daeng itu.
Sebelum masuk sesi paparan narasumber, diskusi diawali dengan pemutaran hasil liputan junalis kolaborator CNN Indonesia TV berjudul “Melawan Penjagal Hutan Kalimantan”.
Koordinator SIEJ Simpul Kalimantan Barat Arief Nugroho yang juga jurnalis kolaborator menjelaskan bagaimana proses liputan tersebut diproduksi, mulai dari pengumpulan data dan informasi, riset, penelusuran dokumen, hingga turun ke lapangan.
Dalam liputannya, Arief menulis tentang aktivitas PT Mayawana Persada (PT MP) yang membuka hutan alam secara ugal-ugalan, dengan judul “Babat Alas Kalimantan”.
Arief menceritakan, aktivitas perusahaan yang dibekali izin konsesi seluas 136.710 hektar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2010 itu tidak hanya mengubah bentang alam hutan menjadi tanaman monokultur, tetapi juga merampas hak kelola masyarakat dan ulayat adat.
“Hutan Kalimantan Barat tidak sedang baik-baiknya. Tercabik-cabik oleh keserakahan perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Hendrikus Adam, dalam paparannya juga menyebut hal yang sama. Menurut Adam, kehadiran PT MP menimbulkan berbagai persoalan. Tidak hanya berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga adanya upaya kriminalisasi kepada warga sekitar konsesi.
Adam menjelaskan, sejak tahun 2016 hingga 2023, setidakya ada 35 ribu hektar mengalami deforestasi pada konsesi PT MP. Belum lagi puluhan lahan milik warga, digusur tanpa ada kejelasan dan penyelesaian yang berkeadilan.
“Warga juga mengalami kriminalisasi. Bahkan salah satu warga dibui dengan tuduhan perusakan atau pencabutan bibit karena berjuang atas lahannya,” kata Adam.
Senada juga diungkapkan Ketua Link-AR Borneo Ahmad Syukri. Menurutnya, aktivitas PT MP menyebabkan konflik agraria, dimana hampir keseluruhan wilayah yang ditetapkan sebagai konsesi berada di wilayah perdesaan yang menjadi tempat hidup masyarakat.
“Hilangnya tanah berarti hilang juga sumber penghidupan dan entitas sebagai masyarakat adat,” terangnya.
Dikatakan Syukri, PT MP tidak hanya menggunduli hutan alam, tetapi juga telah merusak ekosistem gambut, terutama di areal Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Durian-Sungai Kualan, yang dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir, karena curah hujan tidak dapat diserap dengan baik.
Selain itu, pembukaan kanal-kanal skala besar yang dilakukan perusahaan menyebabkan kekeringan pada areal gambut. Sehingga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
Syukri menyebut, ekosistem gambut yang berada di dalam konsesi Mayawana diketahui memiliki nilai konservasi tinggi. Dimana areal tersebut juga menjadi habitat orangutan, dan satwa dilindungi lainnya.
“Artinya, pembabatan areal itu akan mempercepat laju kepunahan satwa,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas LHK Kalbar Ervan Judiarto mengatakan, setidaknya ada 65 izin hutan tanaman industri di Kalbar, 25 izin diantaranya berada di hutan alam.
Ervan menyebut, dari jumlah total izin tersebut kebanyakan berada di hutan alam di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Namun demikian, kata Ervan, ada salah satu izin yang telah dicabut.
“Kebanyakan dari mereka memiliki izin dari perusahaan besar, diantaranya Sinar Mas dan PT MP,” bebernya.
Terkait PT MP, Ervan mengakui, perusahaan harus mematuhi aturan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan. Menurutnya, sebelum melakukan aktivitas, perusahaan harus membuat RKT.
Sementara itu, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. Ir. Gusti Hardianysah, justru memilih untuk menyoroti soal definisi deforestasi. Menurut Prof Gusti, deforestasi memilik arti kerusakan hutan secara permanen. Menurut dia, deforestasi tidak berlaku pada hutan tanaman industri.
“Kita harus membedakan antara deforestasi dan degradasi. Kalau HTI, jelas itu degradasi, karena terjadi penurunan fungsi hutan,” bebernya. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post