JURNALIS.CO.ID – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalbar, Windy Prihastari menyaksikan secara langsung pelantikan Ketua Umum TP PKK masa bakti 2024 – 2029 yang juga sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nasional, Tri Tito Karnavian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).
Usai pelantikan, agenda kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024, dengan tema “Strategi PKK Dalam Aksi Nyata Melalui Persiapan Rakernas X PKK Untuk Mendukung RPJMN 2025 – 2029”. Rakornas ini dihadiri seluruh Ketua TP-PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Rakornas tersebut digelar dalam rangka memperkuat peran TP PKK dalam mendukung program pemerintah terutama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029.
Diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang TP PKK, bahwa TP PKK diakui sebagai mitra kerja pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerakan program.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito meyakini, bahwa Ketua Umum TP PKK masa bakti 2024 – 2029 akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum TP PKK dan Tim Pembina Posyandu.
“Saya yakin Ibu Tri akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban yang sebaik-baiknya dan disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta TP PKK dan juga posyandu dalam mensukseskan pembangunan,” katanya.
Mendagri juga menyampaikan, bahwa TP PKK adalah salah satu organisasi yang paling besar dan masif sampai ke dasar yaitu keluarga.
“Bila hal ini digerakkan, maka akan sangat berpengaruh dan berpotensial untuk mendukung suatu program tersebut, karena PKK dan posyandu adalah bagian daripada pembinaan Kemendagri,” ucap Tito.
Dirinya berharap, ketua TP-PKK dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mampu memiliki dua hal dari leadership yakni kemauan dan kemampuan.
“Saya berharap pengurus dan para pemimpin di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa mampu menggerakkan TP-PKK ini dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Windy Prihastari mengatakan, bahwa program TP PKK Kalbar sudah sejalan dengan program Kemendagri maupun TP PKK pusat, yakni sebagai mitra kerja pemerintah provinsi dalam melakukan aksi-aksi nyata.
“Selama ini TP PKK Kalbar ikut terlibat langsung dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang ada secara nasional, diantaranya adalah menurunkan angka stunting di Provinsi Kalbar,” tutur Windy.
Menurutnya, keberhasilan dalam menurunkan angka stunting, tak luput dari kerjasama antara TP PKK Kalbar bersama Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting diinisiasi dari TP PKK bersama Pemprov melalui berbagai macam inovasi, aksi-aksi nyata. Angka stunting Kalbar turun 7,2 persen dan mendapatkan peringkat kedua dalam menurunkan angka stunting dan diapresiasi oleh Wakil Presiden di Sentul Bogor, Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Diketahui, stunting di Provinsi Kalbar berhasil ditekan hingga 7,2 persen. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 stunting Kalbar berada pada angka 20,6 persen.
“Selain itu ada angka kemiskinan ekstrim serta pengendalian inflasi, yang mana TP PKK Kalbar ikut terlibat langsung dan turun ke lapangan dan melaksanakan 10 program PKK,” tuturnya.
Windy kembali mengungkapkan, sesuai arahan dari Mendagri, bahwa TP PKK Kalbar juga terlibat dalam membantu 8 Misi Asta Cita yakni ketahanan pangan seperti gerakan menanam cabai.
“Acuan kita itu berdasarkan 8 misi Asta Cita yang mana kita berada di misi ke-4 (ketahanan pangan dan energi ) kita selalu laksanakan. Salah satunya yaitu peningkatan pangan dengan gerakan menanam cabai di seluruh kabupaten/kota se-Kalbar,” paparnya.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi TP PKK seluruh Indonesia untuk mensinergikan program dan kegiatan. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan TP PKK dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Partisipasi aktif TP PKK Kalbar dalam berbagai program pemerintah menjadi contoh nyata bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan. (dis)
Discussion about this post