Anggaran Penanganan Covid-19 Sanggau Akan Ditambah Jadi Rp80 Miliar Lebih

– Anggaran belanja modal, barang dan jasa di setiap badan/dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau akan dipotong. Ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemkab Sanggau terhadap intruksi pemerintah pusat yang meminta pemotongan APBD murni minimal 35 persen untuk penanganan Covid-19.

Saat ini, Pemkab Sanggau belum melakukan pemotongan APBD mencapai 35 persen. Tapi masih kurang sedikit. “Mudah-mudahan secepatnyalah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau, Kukuh Triyatmaka, kamis (14/5/2020).

Baca juga: Berulah, Napi Asimilasi Rutan Sanggau Bakal Tempati ‘Tutupan Sunyi’

Untuk recofusing sementara APBD Sanggau masih di angka yang lama. Besarannya Rp31,2 miliar.

“Tapi kalau nanti 35 persen itu masuk lagi dipastikan dana cadangan penanganan Covid-19 bisa bertambah menjadi Rp80 miliar lebih,” ujarnya.

Dana cadangan Rp80 miliar lebih tersebut, terpaksa diambil dari dana kegiatan fisik. Misalnya di Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau.

“Di empat SKPD ini nanti yang bakal banyak kesedot anggarannya,” ucapnya.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Persediaan Sembako di Kecamatan Kapuas Masih Stabil

Seperti sekarang, kata Sekda, lelang yang sedang berproses adalah DAK kesehatan yang tidak terkena drop. Kemudian DAK RSUD, DAK Bina Marga dan Cipya Karya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

“Untuk DAU masih saya tahan, karena masih akan recofusing,” jelasnya.

Anggaran penanganan Covid-19 di Sanggau saat ini masih tercatat Rp37 miliar lebih. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pemberian Bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp12 miliar lebih yang dikelola Dinsos P3AKB Sanggau. Selanjutnya Dinas Kesehatan Rp5 miliar, RSUD MTh Djaman Rp3 miliar dan BPBD Rp3 miliar.

“Kenapa Dinsos yang paling besar karena kita ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak Covid-19 selama dua bulan. Data penerima Bansos non DTKS sementara ini tercatat 20 ribu lebih Kepala Keluarga. Tapi data ini masih dinamis, masih bisa dikoreksi,” pungkas Kukuh. (faf)