
– Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kapuas Hulu menggelar rapat paripurna, Kamis (14/01/2021) Rapat dengan agenda Pembahasan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi dengan dihadiri lengkap 2 wakil Ketua DPRD. Hadir Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Sekretaris Daerah, Asisten, beserta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.
Dalam pidato pengantar LKPj, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, atas kemajuan dan capaian pembangunan di berbagai bidang, yang merupakan hasil kerja keras bersama, di akhir masa jabatannya.
“Dalam LKPj ini memuat capaian kinerja keuangan daerah, yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021,” kata Nasir.
Lebih lanjut Bupati Kapuas Hulu dua periode yang akan mengakhiri masa jabatan Februari 2021 ini mengatakan, tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh tantangan.
“Karena kita dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19, dimana imbas dari Pandemi Covid-19 ini sangat terasa dampaknya, terutama pada penyelenggaraan urusan-urusan, yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga banyak mengalami penyesuaian mengikuti arah kebijakan pusat,” ucap Nasir.
Kendati demikian sambung Nasir, Pemda Kapuas Hulu tetap mengupayakan terselenggaranya urusan maupun program yang menjadi prioritas di tahun 2020.
“Sebagaimana arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu tahun 2016-2021, berdasarkan visi misi Bupati-Wakil Bupati terpilih,” kata Bupati Nasir.
Program tersebut lanjut Nasir dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta disinergikan dengan program pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021.
Dijelaskan AM Nasir, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2020, selain dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah Kapuas Hulu juga mendapatkan dukungan anggaran sektoral dari kementerian dan pemerintah provinsi, bantuan keuangan pada desa dan kelurahan serta bantuan sosial hibah.
“Dengan memperhatikan uraian indikator capaian kinerja sasaran, yang telah diwujudkan pada tahun 2020, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020, tentu masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya,” sebut Nasir.
Namun demikian kata dia, hal ini tentu akan menjadi evaluasi umpan balik dan tolak ukur dalam menyusun rencana pembangunan Kapuas Hulu pada masa yang akan datang, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan Kapuas Hulu yang lebih baik dan maju. (dRe)
Discussion about this post