JURNALIS.co.id – Rustam Efendi P. Simarmata Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu pemateri dalam pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yang dilaksanakan di gedung MABM Putussibau, Selasa (06/12/2022) kemarin.
Pria yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Kapuas Hulu tersebut menyampaikan materi kepada perangkat desa di Kapuas Hulu tentang ‘Pendampingan Hukum JPN sebagai Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa’.
Di hadapan ratusan undangan perangkat desa, Rustam menyampaikan agar perangkat desa khususnya kepala desa dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan jangan terlalu mencintai uang, karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan.
“Jaksa itu bukan untuk ditakuti dan bukan untuk menakut-nakuti. Kalau perangkat desa ada perasaan takut kepada Jaksa kemungkinan ada yang salah dari mereka. Apabila ada yang mengaku oknum Jaksa yang mencoba menakut-nakuti perangkat desa tersebut pastilah salah,” katanya.
Rustam menjelaskan, untuk kewenangan Kejaksaan khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum lainnya kepada lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
“Kami dari Kejaksaan bersedia bersinergi dengan para kepala desa dalam hal pendampingan hukum oleh JPN sebagai pencegahan penyalahgunaan dana desa,” ujarnya.
Menurut Rustam, hal ini tentunya sebagai tindakan pencegahan untuk memitigasi risiko hukum terhadap aparat desa, di mana pada kondisi saat ini dari 74 ribu desa di Indonesia ada sebanyak 900 kepala desa yang bermasalah.
“Harapan kita jumlah itu tidak bertambah lagi atau kalaupun harus bertambah jangan ditambah dari Kabupaten Kapuas Hulu,” ucapnya.
Oleh karena itu dirinya berharap supaya antara aparat desa dan Kejaksaan bisa mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan desa
“Mengapa harus melibatkan JPN? Karena JPN langsung menerima kuasa dari negara, JPN akan lebih professional, tidak mengenal Lawyer fee, tidak menimbulkan conflick of interest, dapat mencegah tindak pidana korupsi dan transparan dalam setiap perkembangan,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post