JURNALIS.co.id – Tiba di Gedung Olahraga Pangsuma masih dalam rangkaian kankernya, Ketua Umum TP-PKK Pusat, Ny Tri Tito Karnavian bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr Harisson MKes, dan Pj Ketua TP-PKK Kalbar, Ny Windy Prihastari, menghadiri pertemuan Ketua Umum TP-PKK dengan Kader PKK se-Kalbar, Kamis (9/11/2023).
Dalam sambutannya Pj Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa melalui agenda kunjungan kerja ini dalam rangka memberikan motivasi dan manfaat, khususnya para kader PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK dimana sasaran penggerak PKK yaitu adalah keluarga.
Keluarga sebagai unit terkecil dalam bahwa sasaran dari penggerak PKK yaitu keluarga, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peranan besar dalam pembangunan karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta mengimplementasikan program pemerintah melalui 10 program pokok PKK yang berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan kerjasama dan keterampilan keluarga dan ikut serta dalam kelestarian lingkungan.
“Apresiasi dan penghargaan kepada para ibu dan kaum perempuan para Penggiat PKK yang tanpa lelah dan dengan penuh semangat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat”, ungkap Harisson.
Silaturahmi ini juga dirangkaikan dengan launching program sinergitas wanita, sinergitas organisasi wanita dalam peningkatan pengetahuan gizi keluarga ibu dan remaja putri atau disingkat dengan sinita penjaga ibu jari yang merupakan inovasi tim penggerak PKK koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terpadu di provinsi Kalimantan Barat.
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting presiden telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 yakni di angka 14% secara nasional, sementara itu pada tingkat provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi sesuai target yang dimaksud.
“Kalimantan sendiri baru berhasil menurunkan angka prevalensi sebesar 2% dari angka 29,8% pada tahun 2021 menjadi 27,8% pada tahun 2022 dengan sisa waktu yang efektif hanya sekitar satu tahun maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak serta didukung dengan sumber daya yang memadai dengan adanya sinergitas organisasi wanita dalam peningkatan pengetahuan gizi keluarga, ibu, dan remaja putri akan dilaksanakan berbagai upaya penurunan stunting dimulai pencegahan dan penanganan stunting,” terang Harisson.
Diharapkan dengan terbangun sinergi dan kolaborasi yang optimal sehingga upaya penurunan stunting di Kalimantan Barat dapat tercapai. Dirinya mengapresiasi atas kesediaan Ketua TP PKK Pusat yang telah berkenan berkunjung ke Kalimantan Barat, yang menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan stunting di Indonesia.
“Semoga kehadiran ibu ketua umum PKK memberikan motivasi dan semangat baru bagi kami semua terutama pengurus organisasi PKK se Kalimantan Barat serta turut menjadi bagian dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat , mengajak kepada seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dalam pelaksanaan program PKK. Tak lupa, kami apresiasi kepada forkopimda juga kepada kader posyandu yang selama ini telah bekerja sama menyehatkan masyarakat Kalimantan Barat utamanya dalam menekan angka stunting,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP-PKK Pusat, Ny Tri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa seyogyanya TP PKK menjadi mitra bersama pemerintah sebagaimana amanat dari Perpres nomor 99 tahun 2017 kemudian diatur oleh Permendagri nomor 36 tahun 2020.
“Konsekuensi dari adanya peraturan ini, tim Penggerak PKK juga harus bisa mengoptimalkan anggaran dari APBN dan APBD yang sudah diamanahkan, dengan tujuan utamanya adalah turut serta menyukseskan percepatan kesuksesan program-program pemerintah,” terangnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa tim pokok Penggerak PKK mempunyai 10 program pokok PKK dan 10 program pokok PKK Ini menyentuh semua kehidupan sosial masyarakat. TP PKK ini adalah alat untuk menyukseskan program pemerintah agar mencapai tujuannya yaitu masyarakat dan rakyat. Kader PKK yang mendapat amanah harus bisa ikut bertanggung jawab memajukan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Di setiap wilayah Ketua PKK juga ada ketua ex officio posyandu sehingga fungsi ibu tidak hanya Ketua PKK tapi juga sebagai ex officio posyandu, dan juga posyandu itu bukan hanya pos pelayanan kesehatan tapi juga pos untuk segala kegiatan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” timpalnya.
Di tempat yang sama, Windy melaporkan bahwa pada tahun 2023 tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat beserta tim penggerak PKK Kabupaten/ Kota sudah melaksanakan agenda kegiatan diantaranya pelaksanaan hari kesatuan penggerak PKK yang ke 51.
“Tak hanya itu, kita juga turun langsung ke lapangan, meninjau pelayanan Posyandu, sosialisasi tentang pencegahan stunting, makanan sehat dan bergizi hingga edukasi kepada wanita-wanita muda yang sudah maupun siap berumah tangga terkait pentingnya gizi yang baik bagi keluarga,” tuturnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari S Sos MSi, beserta Pj Ketua Dharma Wanita Kalbar, Ny D Efy Masfiaty, Forkopimda Kalbar beserta Istri, Bupati/Walikota se-Kalbar beserta istri dan 500an peserta dari SMA/SMK yang ada di Pontianak. ***
(adpim/ndi)