– Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDIP, Martinus Sudarno menggelar reses di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Jumat (04/06/2021). Kegiatan yang dipusatkan di kantor desa setempat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Hadir Kepala Desa Binjai Heriyanto, Wakil Ketua BPD Binjai Jekson Simanjuntak, sejumlah kepala kewilayahan (Kawil), para ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Dalam reses kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan berbagai hal, mulai dari permasalahan tata niaga sawit, harga karet, kondisi gedung sekolah yang perlu perhatian, persoalan infrastruktur jalan, drainase hingga tugu simpang tanjung yang dinilai menghalangi pandangan pengendara, khususnya mobil dari arah Entikong menuju ke Pontianak.
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Sudarno mengatakan berbagai hal yang telah disampaikan masyarakat akan ditampung untuk selanjutnya diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada.
“Tadi saya sudah mendengar penyampaian dari kepala desa, kepala kewilayahan dan tokoh masyarakat terkait beberapa hal yang menjadi keinginan masyarakat di Desa Binjai. Namun perlu saya sampaikan, sejak dikeluarkannya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kewenangan kami di provinsi dibatasi,” terangnya
Legislator daerah pemilihan Sanggau – Sekadau ini mengatakan tidak semua hal yang menjadi keinginan masyarakat bisa dibantu dari provinsi.
“Ada yang bisa kami bantu, ada yang tidak bisa. Yang bukan kewenangan kami, tidak bisa kami bantu,” ucapnya.
Sudarno mencontohkan jalan antardusun dan jalan antardesa, kewenangannya bisa di desa bisa juga di kabupaten. Yang menjadi kewenangan provinsi seperti jalan Bodok – Meliau, jalan Sekadau -Nanga Mahap, jalan Kembayan – Balai Sebut-Belitang Hulu. Namun begitu, Sudarno menyebut, jalan lingkungan berupa rabat beton boleh dikerjakan provinsi.
“Jadi untuk jalan antardesa itu menjadi kewenangan kabupaten,” ucapnya.
Begitu juga terkait sekolah, Sudarno menuturkan ada yang menjadi kewenangan provinsi dan ada yang menjadi kewenangan kabupaten.
“Dari PAUD sampai SMP kewenangannya ada di kabupaten. Sementara Provinsi meliputi sekolah luar biasa, SMK dan SMA,” jelasnya.
Terkait hal lainnya, Sudarno menyampaikan akan menjadi bahan pembahasan di komisi.
“Permasalahan-permasalahan lain seperti terkait tata niaga sawit ini akan menjadi bahan bagi kami di provinsi. Kebetulan saat ini saya ditugaskan di Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan,” ungkap Sudarno.
Sementara itu, Kades Binjai Heriyanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan anggota DPRD Kalbar Martinus Sudarno dalam kesempatan reses kali ini.
“Kami tentu sangat berterima kasih karena Desa Binjai bisa menjadi salah satu titik reses Pak Sudarno. Semoga aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan tadi bisa ditampung, dibawa ke provinsi dan bisa terealisasi,” harap Heriyanto. (faf)
Discussion about this post