JURNALIS.co.id – Desa Madak dan Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, akhirnya terang benderang setelah teraliri listrik PLN. Peresmikan penyalaan listrik dilakukan Bupati Sambas Satono didampingi Anggota DPR RI, Katherine Angela Oendoen dan GM PLN Kalbar, Ari Dartomo, Kamis (13/01/2022) malam.
Bupati Satono mengucapkan terima kasih, berkat sinergitas pemerintah daerah, PLN dan DPR RI, akhirnya masyarakat di dua desa tersebut tidak lagi bersusah payah memenuhi kebutuhan listriknya.
“Ini adalah bentuk sinergitas yang bak antara pemerintah daerah, PLN, dan DPR RI, hari ini sudah nampak penerangan di Desa Madak dan Desa Balai Gemuruh,” katanya.
Memang masih ada beberapa desa di Kabupaten Sambas yang belum teraliri listrik. Mudah-mudahan secara bertahap, program pembangunan ke depan bisa memprioritaskan penerangan di desa-desa.
“Sehingga kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi,” harap Satono.
Sementara GM PLN Kalbar, Ari Dartomo mengatakan masih banyak desa dan dusun di Kalbar yang belum teraliri listrik. Jika dihitung, jumlahnya mencapai 470 desa lebih. Ada juga desa yang sudah teraliri listrik, namun belum sampai ke dusun-dusun.
“Kalau untuk desa angkanya bisa mencapai 470 lebih, belum lagi dusun-dusunnya, bisa ribuan dusun karena belum kita hitung. Artinya kita sedang berupaya menyelesaikan masalah kebutuhan listrik bagi setiap desa dan dusun di Kalbar,” katanya.
Dikatakannya, PLN perlu dukungan dalam hal anggaran, agar bisa secepatnya menyelesaikan kebutuhan listrik untuk seluruh desa dan dusun di Kalbar. Tantangan lain adalah, setiap desa dan dusun yang butuh penerangan listrik PLN punya karakteristik berbeda-beda. Ada yang berada di wilayah terpencil, dan ada juga yang berada di wilayah perbatasan.
“Kalau di sini (Desa Madak dan Balai Gemuruh) itu cukup mudah untuk dijangkau, walaupun perlu perjuangan untuk sampai ke sini, tapi di tempat lain ada yang sangat jauh sekali, di mana kita butuh sumber energi yang lain, karena kita harus terus mengembangkan UPT di setiap kabupaten dan kota,”terangnya.
Ari menuturkan untuk mewujudkan penerangan listrik PLN yang merata di setiap desa dan dusun di Kalbar butuh dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder. Karena PLN tidak bisa bekerja senditi tanpa sinergitas pemerintah dan masyarakat.
“Sepanjang koordinasi kita baik dengan pemerintah dan masyarakat, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Kita harus menyelesaikan tugas ini dengan baik dengan dukungan semua pihak,” tutur Ari.
Ditambahkan Anggota DPR RI Katerine Angela Oendoen, dirinya mendorong masyarakat desa melalui kepala desa yang tempat tinggalnya belum teraliri listrik untuk pro aktif mengusulkan proposal ke PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) di pusat.
“Saya ingin masyarakat desa mengetahui bagaimana cara mendapatkan penerangan di desa mereka. Pertama Kadesnya harus pro aktif mengusulkan proposal, dan proposal itu akan saya bawa ke GM PLN Kalbar yang ditembuskan kepada direktur PLN di pusat,” pintanya.
Katherine menjelaskan, Kemenrerian ESDM tidak bisa fokus mengurus satu provinsi saja. Masyarakatlah yang harus pro aktif mengingatkan dan meminta agar menjadi prioritas dalam pembangunan.
“Harapan saya masyarakat yang belum mendapat aliran listrik, jangan kecewa dan jangan putus asa, masih banyak peluang, walaupun sudah berkali-kali mengusulkan proposal. Karena sudah terbukti tahun ini di Desa Madak dan Balai Gemuruh mendapatkan aliran listrik dari Kementrian ESDM,” pungkas Katherine. (gun)
Discussion about this post