JURNALIS.co.id – Untuk mewujudkan Kabupaten Sanggau Maju dan Terdepan dibutuhkan intervensi program serta pendanaan secara prioritas. Baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Untuk itu bupati bersedia ngamen dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Kalau ada pak Gubernur berani juga saya sampaikan. Salam untuk pak Gubernur, Bupati Sanggau mau ngamen, karena termasuk jarang saya ngamen,” kata Bupati Sanggau Paolus Hadi saat membuka Musyawarah Kerja Pembangunan (Musrenbang) Rencana Daerah Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2023 digelar Senin (23/03/2022) di hotel Harvey Sanggau.
‘Ngamen’ yang ia maksud adalah permohonan penambahan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemprov. Berdasarkan kebutuhan yang paling strategis, terdapat empat ruas jalan yang berstatus jalan Provinsi yaitu Kembayan-Balai Sebut, Balai Sebut-Balai Sepuak, Bodok-Meliau dan Simpang pak Mayam-Sei Ayak.
“Tiap tahun ada anggaran tapi masih kecil. Khusus untuk jalan Bodok-Meliau dimohon agar ada akselerasi kebijakan berupa intervensi program,” pinta Bupati disapa PH ini.
Bupati mengakui bahwa saat ini ABPBD Kabupaten Sanggau tak sanggup membiayai semua pembangunan di daerah mengingat terbatasnya anggaran.
“Duitnya hanya Rp1,6 triliun kami paksakan belanja Rp1,7 triliun, sementara PAD kita rendah. Walaupun kami terus menggali, kalau mampu dapat Rp100 miliar itu sudah hebat sebenarnya. Karenanya dukungan pemperintah pusat dan provinsi sangat kami harapkan,” ungkapnya.
Bupati membeberkan kondisi terkini capaian pembangunan di Kabupaten Sanggau tahun 2021 secara makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tetap bertumbuh. Tahun 2020, walaupun terjadi Covid-19 ekonomi Sanggau tumbuh sekitar 0,70 persen.
“Angka itu masih positif tertinggi di Kalbar pada saat itu. Puji Tuhan tahun 2021 naik mencapai 4,19 persen,” terangnya.
Kedua, perkembangan PDRB terus naik. Tahun 2020 sebesar Rp 19,92 triliun. Naik ditahun 2021 menjadi Rp21,67 triliun atau naik sekitar 8,82 persen. Ketiga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sanggai tahun 2019 ke 2020 telah mengalami penurunan, yaitu dari 4,57 persen menjadi 4,46 persen, turun sebesar 0,11 point.
“Namun, 2021 mengalami kenaikan dari 4,46 persen menjadi 4,55 persen penduduk miskin. Namun demikian, Kabupaten Sanggau menempati posisi terendah kedua setelah Kubu Raya,” ungkap PH.
Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 3,52 persen menjadi 3,45 persen tahun 2021 atau sebesar 0,07point atau 1,9 persen, posisi ke-4 di Kalbar.
Acara dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Junaidi, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi, Anggota DPRD Provinsi Dapil Sanggau-Sekadau, Fransiskus Ason, Usman, Martin Luther, Martinus Sudarno, serta seluruh Kepala OPD. (DD)
Discussion about this post