JURNALIS.co.id – PT PLN (Persero) telah merampungkan tugas penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah. Per Desember 2022, PLN telah menyalurkan BPBL pemerintah kepada 80.183 rumah tangga (RT) di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) di Indonesia.
Adapun rinciannya adalah 23.091 RT di pulau Sumatera Kalimantan (Sumkal), 45.182 RT di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan 11.910 di Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana). Capaian ini telah melampaui target 80.000 keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.502.K/TL.03/DJL.2/2022.
Program BPBL pun disambut suka cita oleh para penerima bantuan. Salah satunya adalah Warga Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten yaitu Masni.
“Saya mewakili warga desa Patrasana, alhamdullilah sekali, terima kasih banyak kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam Program BPBL ini, desa kami menjadi terang dan semoga kehidupan kami menjadi lebih produktif,” ungkap Masni, Rabu (04/01/2023).
Sementara itu, Seorang penerima Program BPBL lainya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Tanihar menyampaikan rasa syukur dengan adanya pemasangan instalasi listrik gratis di rumahnya. Sebelumnya Tanihar hanya mendapatkan listrik hasil menyambung dari rumah anaknya.
“Saya bersyukur dapat bantuan ini. Terima kasih,” ujar nenek berusia 81 tahun.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak untuk menghadirkan pemerataan akses listrik di wilayah Indonesia.
“Terima kasih atas kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian ESDM, Pemerintah setempat dan PLN dalam menghadirkan pemerataaan akses listrik bagi masyarakat melalui program BPBL sehingga dapat terealisasi melebihi target. Saya berharap upaya ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Sugeng.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar memberikan apresiasi kepada PLN yang telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Semangat yang sama diharapkan bisa dibawa oleh PLN untuk mencapai target program BPBL di tahun 2023.
Program ini merupakan penugasan dari pemerintah oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang dilaksanakan dan didukung PLN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah 3T serta membantu masyarakat untuk memperoleh akses listrik.
“Target Program BPBL tahun ini terlampaui, bahkan melebihi target yakni sebanyak 80.183 rumah tangga. Tahun depan BPBL akan berlanjut dengan target 83.000 rumah tangga pada 32 provinsi,” kata Wanhar.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyaluran listrik gratis melalui program BPBL merupakan wujud nyata dari komitmen negara hadir dalam mewujudkan energi berkeadilan. Oleh karena itu, PLN akan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) agar seluruh masyarakat dapat mengakses listrik sehingga mendorong roda perekonomian.
Tidak lupa Darmawan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program BPBL sehingga bisa melampaui target. PLN juga siap mengikuti arahan pemerintah dan berkolaborasi kembali untuk menyalurkan program BPBL di tahun depan.
“Saudara-saudara kita khususnya yang berada di daerah terpencil berhak menikmati energi listrik. Untuk itulah PLN, atas arahan dan dukungan pemerintah, mendapatkan mandat ini. Sehingga dalam kondisi apapun, kami harus bisa menyalurkan listrik kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Darmawan.
Diketahui bahwa, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 rumah tangga yang tersebar di Indonesia, bagi masyarakat tidak mampu yang tinggal di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) menjadi sasaran program BPBL.
Setiap keluarga penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu + 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO); serta pengisian token listrik perdana secara gratis. Sehingga begitu pemasangan selesai, masyarakat bisa langsung menggunakannya. (m@nk)
Discussion about this post