JURNALIS.co.id – Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Andalas Utama (SAU) Group menelantarkan lahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Terhadap perusahaan yang menelantarkan lahan tersebut, warga setempat meminta izinnya agar dicabut oleh pemerintah daerah.
Di Desa Seriang Kecamatan Badau ada tiga perusahaan kelapa sawit yang sudah mengantongi izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah yakni PT Khatulistiwa Agro Abadi (KAA), PT Mandala Intan Jaya (MIJ) dan PT SAU Group.
PT SAU Group mengantongi izin tahun 2007 dan sudah melakukan ganti rugi lahan warga dari tahun 2018.
“Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk membuka lahan. Padahal masyarakat sudah menyerahkan lahan seluas 414 hektare,” kata Thomas Langit Tokoh Masyarakat Perbatasan, kemarin.
Terhadap persoalan ini, kata Thomas, pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Menurut pihak pemerintah, harusnya izin PT SAU Group sudah dicabut tahun 2021.
“Namun izin ini kembali diperpanjang tahun 2022, sekarang sudah masuk tahun 2023 pihak perusahaan belum juga ada aktivitas,” ujarnya.
Bahkan, kata Thomas, pihaknya mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa untuk pencabutan izin itu sudah ada di meja Sekda.
“Dalam hal ini kami sangat mengharapkan karena dari penyerahan lahan itu artinya masyarakat kami sebenarnya menyambut baik adanya investor,” ucapnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha PT SAU ini. Karena pihaknya merasa dirugikan meskipun izin yang sudah dikeluarkan pemerintah itu dari pihak perusahaan tetap membayar kewajiban mereka berupa pajak untuk daerah.
“Sementara kami tidak dapat apa-apa. Sebaiknya pemerintah daerah mulai memikirkan apa yang sudah menjadi permasalahan di masyarakat dengan mendatangkan investor yang baru,” ucapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung investor yang ingin berinvestasi di wilayahnya, karena saat ini juga masyarakat lagi susah ekonominya. Makanya di sektor perkebunan inilah yang menjadi tumpuan masyarakat perbatasan.
“Tapi apa daya, semua berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan masyarakat,” tutur Thomas.
Sementara Fransiskus Kepala Desa Seriang Kecamatan Badau menyampaikan sangat kecewa dengan PT SAU Group ini. Karena telah cukup lama menelantarkan lahan yang diberikan masyarakat. Dirinya berharap kepada pemerintah daerah harus jeli dalam memberikan izin kepada perusahaan sawit.
“Jangan ada perusahaan itu abu-abu yang tidak jelas visi misinya serta tidak berkomitmen dengan tujuannya, ” ujarnya.
Fransiskus menegaskan dengan tidak adanya aktivitas PT SAU Group ini, maka sudah seharusnya pemerintah daerah mencabut izinnya.
“Kita juga minta kepada Pemkab Kapuas Hulu agar dapat mencari investor baru yang betul-betul serius dalam membuka lahan perkebunan demi kesejahteraan masyarakat Seriang,” ujar Fransiskus.
Sementara Mohd Zaini Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) saat dihubungi enggan memberikan tanggapan. “Mohon maaf saya belum bisa memberi info ini,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post