JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mulai melakukan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045. Penyusunan itu dilakukan pada Focus Group Discussion (FGD), yang digelar di Q Hall Hotel Qubu Resort Kubu Raya, pada Selasa 14 November 2023.
FGD ini diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Mohammad Bari S Sos M Si, serta dihadiri para Staf Ahli Gubernur dan pimpinan OPD serta beberapa perwakilan kampus dan Rektor serta Narasumber FGD Penyusunan RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Kalbar mengutarakan, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk Tahapan penyusunan RPJPD dimulai melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal).
Ranwal yang telah disusun ini harus dibahas bersama perangkat daerah untuk mendapat masukan dan saran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan agar semakin sempurna juga memerlukan masukan dan saran dari para pakar maupun praktisi.
“Oleh karena itu, hari ini kita melakukan FGD agar masukan dan saran diperoleh dengan efisien. Dalam Ranwal RPJPD, Tim Penyusun telah merumuskan 6 isu strategis, kualitas kehidupan masyarakat, transformasi ekonomi berkelanjutan, konektivitas dan pemerataan pembangunan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, serta SDM berdaya saing,” kata Pj Sekda Kalbar.
Dirinya menambahkan, dari keenam isu ini berkaitan erat dengan tema dari FGD ini, nantinya akan dibagi menjadi 2 Desk yaitu Desk Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Desk Demografi dan Sarana Prasarana.
“Melalui FGD ini, saya mengharapkan keenam isu strategis yang telah disusun tim akan menjadi lebih sempurna karena tidak menutup kemungkinan tim mungkin melewatkan hal-hal penting. Kemudian sesuai desk ini saya harap FGD kita akan menghasilkan identifikasi permasalahan/tantangan dan peluang daerah yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan di bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dan Dinamika Demografi, serta kebutuhan Sarana Prasarana,” lanjut Mohammad Bari.
Dalam kesempatan tersebut, Bari juga meminta agar materi-materi yang akan disampaikan oleh para pakar nantinya mampu dimanfaatkan oleh para peserta FGD untuk mengidentifikasi permasalahan/tantangan dan peluang daerah, merumuskan isu strategis pembangunan dan menetap sasaran pokok dan arah kebijakan terkait pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan sarana prasarana sesuai dinamika demografi per lima tahunan sampai 2045.
“Saya mengharapkan hasil FGD ini dipaparkan dan mohon para Narasumber agar dapat membahasnya, sehingga terjadi diskusi 2 arah yang mampu menghasilkan masukan dan saran terbaik, dimana besok hasil FGD ini akan dipaparkan juga dalam Forum Konsultasi Publik dan menghasilkan rumusan sesuai dengan yang diharapkan,” timpalnya. ***
(prokopim/rfa/ndi)
Discussion about this post