JURNALIS.co.id – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Yuliana menyesalkan penyaluran anggaran untuk bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang tidak direalisasikan oleh Pemprov Kalimantan Barat.
“Tahun 2022 ada bansos yang tidak terealisasi jadi diusulkan kembali di (APBD) Perubahan 2023, dan rupanya sampai sekarang juga terkendala. Tidak ada penyaluran,” katanya, Rabu (15/11/2023).
Yuliana menuturkan saat ia melakukan reses di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. Masyarakat di dua daerah tersebut banyak yang mempertanyakan hal ini kepadanya.
“Penjelasan dari Biro Kesra, katanya usulan yang ajukan dari DPRD Kalbar sama dengan usulan mereka, tapi anehnya kita tanyakan ke masyarakat, mereka bilang tidak ada penyaluran sama sekali,” sesalnya.
Pemprov Kalbar, menurut legislator Partai Gerindra ini juga bersikukuh menyatakan sudah memberikan penyaluran ke masyarakat. Hal ini lah yang semakin menambah kebingungan Yuliana.
“Mereka bersikukuh bahwa masyarakat sudah pernah menerima bantuan jadi tidak bisa lagi mendapatkan bantuan yang sama, tapi kenyataan di lapangan, masyarakat tidak pernah menerima sekalipun bantuan,” tukasnya.
Kondisi ini menurut Yuliana juga pernah terjadi pada kegiatan lain yang diusulakn olehnya, yakni bantuan bansos untuk pesantren.
“Tahun 2021 ada juga beberapa kegiatan bansos untuk pesantren dan masjid ada juga yang tidak terlaksana. Diajukan lagi untuk tahun 2022, ternyata tidak keluar juga, tiba-tiba Pemprov bilang pengajuan sudah hangus,” kata Yuliana.
“Padahal mereka (masyarakat) masih berharap bisa mendapatkan bantuan. Diusulkan ulang dengan anggaran yang tidak terealisasi tidak bisa lagi. Kita berusaha, karena memang dapil saya ini banyak pesantren dan masjid,” pungkasnya. (lov)
Discussion about this post