JURNALIS.co.id – Semua program di Kabupaten Kubu Raya dikawal dan didampingi semua pihak serta melakukan evaluasi Satu Data Indonesia. Demikian disampaikan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat memberikan arahan evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia untuk aspek sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya, Senin (29/01/2024) di Qubu Resort.
“Maksudnya ekosistem data yang sudah terbangun, SDM-nya perlu ditata ulang, karena di situ ada tenaga operator, ada penggerak geospasial informasi desa, baik kompetensinya maupun lain sebagainya. Karena ini satu hal yang sudah menjadi perda, bagaimana memaksimalkan atau pemanfaatan, bagaimana kita memodifikasi dan benar-benar bisa menjadi ekosistem data yang baik, berkualitas,” ungkap Muda.
Terkait dengan SDM, kata Muda, statusnya sebagian besar honorer. Sehingga menjadi salah satu langkah, walau harus bertahap.
“Di sinilah salah satu yang perlu jadi usulan walaupun bertahap, tapi ada ekspektasinyalah, misalnya setiap tahun dapat berapa usulan untuk PPPK sesuai dengan kompetensi, bahkan mungkin dikhususkan formasinya. Mudah-mudahan ini juga intervensi anggaran juga akan bisa didukung,” terangnya.
Muda menuturkan saat ini sebetulnya apa yang sudah dikerjakan sudah bagus, namun tinggal melakukan atau menata dan memperkuat dari semua tematik yang dihimpun benar-benar upaya percepatan. Supaya sistem data itu benar-benar antar OPD.
“Ekosistemnya bergerak, semua sesuai dan betul-betul menghasilkan atau menavigasi semua perencanaan maupun semua proses pembangunan, prestasi dan pertumbuhan ekonomi serta juga IPM di Kubu Raya,” ucapnya.
Muda menyampaikan dengan evaluasi ini, butuh penguatan-penguatan dan sekaligus memetakan penempatan yang sudah ada. Kemudian mengisi tentang memperkuat, supaya jaminan kepastian penyelenggaraan satu data dan ekosistem data ini dilakukan dengan baik.
“Hari ini bertepatan dengan memperingati ulang tahun provinsi Kalbar yang sebetulnya kerja-kerja data ini dimulai dari bawah dari menyeluruh, dari desa sampai kabupaten, sehingga menjadi lah data ini terhimpun, menjadi potret data Kalbar maupun juga sistem data statistik, data sektoral maupun data tabular. Semua dapat dilakukan dan juga berkaitan langsung dengan kebutuhan,” katanya.
“Kerja-kerja semuanya bisa terukur, menavigasi dengan data yang akurat, bisa dipakai, bisa dipertanggungjawabkan dan pemanfaatannya,” tambah Muda.
Hari ini, lanjut Muda, perlu memperkuat, agar pemanfaatan data yang sudah ada tidak bekerja untuk pihak lain. Tapi juga menjadi basis dalam mengambil kebijakan-kebijakan pada tingkat Pemdes di OPD dan perencanaan-perencanaan yang dilakukan.
“Kita di Kubu Raya merasakan, bahwa dengan melakukan, dengan mengejar satu data informasi geospasial ini punya satu langkah-langkah yang lebih upgrade atau lebih memberikan ketepatan, baik untuk volume kinerja dan juga mengukur capaian,” jelas Muda.
Sementara Kepala Bappeda Kubu Raya, Heri mengatakan pihaknya mengakui masih banyak kekurang terutama berharap agar tenaga bisa diusulkan menjadi PPPk, sesuai bidang atau kemampuan yang dimiliki para tenaga operator geospasial.
“Tenaga kita banyak, namun saat ini mengerjakan sebatas SOP. Mudah-mudahn kedepan bisa di bukankan PPPK formasi khusus untuk para operator,” harapnya. (sym)
Discussion about this post