Jurnalis.co.id – Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengharapkan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak segera melaksanakan program yang telah direncanakan.
Apalagi yang berkaitan dengan percepatan pembangunan hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Baik tingkat kelurahan maupun kecamatan. Karena, tokoh masyarakat maupun tokoh agama senantiasa menanti pembangunan di lingkungan mereka masing-masing.
“Ke depan kita perlu menciptakan bagaimana komunikasi antara OPD dengan Anggota Dewan dari masing-masing Dapil dapat melaksanakan pembangunan hasil usulan Musrenbang tetap baik,” kata Ani usai membuka Musrenbang Pontianak Kota 2025 di Grand Mahkota, Selasa (6/2/2024).
Ani mengungkapkan, prioritas pembangunan di Kecamatan Pontianak Kota masih berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu ia menilai, pembangunan kawasan permukiman terpadu dapat menjadi potensi wilayah jika dikembangkan lebih lanjut.
Dari 179 usulan masyarakat Pontianak Kota, 89 di antaranya adalah usulan di bidang infrastruktur. Bidang SDA 47 usulan dan bidang SDM 43 usulan. Ia pun berharap, koordinasi seluruh elemen stakeholder terus berlanjut.
“Komitmen bersama pemerintah pusat harus kita realisasikan. Ada tiga aspek yang perlu diseriusi di tahun 2025. Pertama menghilangkan angka stunting, kemudian menekan inflasi hingga pengentasan kemiskinan ekstrim,” ucap Ani.
Di Kecamatan Pontianak Kota, sebetulnya ada beberapa persoalan yang mesti diselesaikan. Salah satunya adalah administasi. Seperti pencatatan kependudukan. Contoh kasus, misalnya warga memiliki KTP Kota Pontianak tetapi berdomisili di luar Pontianak. Jika persoalan ini dibiarkan, dikhawatirkan mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan.
“Jadi perlu kita antipasi. Misalnya ketika ada warga prasejahtera penerima manfaat, malah tidak mendapatkan bantuan karena dari dua daerah. Sebaiknya Kita tawarkan pilihan kepada yang bersangkutan. Apakah identitasnya ingin tetap di Pontianak atau ingin pindah,” ulasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin sepakat untuk menekankan ihwal percepatan pembangunan. DPRD berharap, realisasi pembangunan dari hasil usulan Musrenbang dapat dikejar.
“Warga nanti protes. Kenapa belum kunjung dibangun. Dari tahun ke tahun usulannya sudah dibuat,” kata Firdaus.
Politisi Partai Nasdem ini berharap, di setiap Musrenbang, OPD-OPD yang memegang program pembangunan dapat mengumumkan tentang pembangunan yang telah terealisasi maupun yang belum. Hal itu perlu dilakukan untuk transparansi antara pemerintah dan masyarakat.
“Jadi masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bisa tahu, mana yang sudah dan mana yang belum,” lugas Firdaus Zarin. (hyd)
Discussion about this post