JURNALIS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menerima kunjungan Koordinator Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI, Maman Suherman dan jajaran, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/06/2024).
Kunjungan tersebut guna membahas perumusan kebijakan ekonomi nasional di Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu, Harisson didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah terkait di Pemprov Kalbar.
Di hadapan tim, Pj Gubernur Harisson memaparkan keunggulan geografis Kalbar yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta memiliki batas wilayah secara langsung dengan Malaysia.
Secara geografis, Harisson menilai, kalau Kalbar berpeluang besar menjadi provinsi unggulan dan mandiri, khususnya di bidang pangan.
“Dengan penduduk 5,6 juta jiwa dan luas wilayah 14,6 juta hektar, Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang,” katanya.
Selain itu, Harisson turut menjelaskan terkait capaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (BPS), angka kemiskinan di Kalbar pun mengalami penurunan.
“Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalbar berada pada angka 7,77 persen (387,08 jiwa) dari seluruh penduduk Kalbar. Angka ini menurun pada tahun 2023, dimana persentase penduduk miskin turun menjadi 6,71 persen (353,35 ribu jiwa),” urai Harisson.
Dilihat dari perkembangan lapangan, pada sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kalbar pada periode 2020 hingga 2023 melalui PDRB, menunjukkan tren yang fluktuatif.
“Tahun 2020 PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 7,926 triliun dan meningkat menjadi Rp 8,333 triliun di tahun 2022. Jumlah kemudian menurun kembali menjadi Rp 7,016 triliun pada tahun 2023,” sampainya.
Pj Gubernur menyatakan, bahwa PDRB sektor industri pengolahan juga mengalami tren positif. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai Rp 21,677 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 24,252 triliun pada tahun 2023.
“Melihat perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hilirisasi usaha pertambangan mineral di Kalbar harus semakin didorong untuk memaksimalkan nilai tambah,” ucapnya.
Sementara itu, guna mempercepat hilirisasi usaha pertambangan mineral, Harisson menyebutkan bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa upaya, seperti penerbitan izin usaha pertambangan bauksit, mendorong pembangunan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing sebagai pintu keluar hasil pengelolaan komoditas, menerbitkan perda, serta mendorong penyediaan energi terjangkau dan berkelanjutan bagi industri pengolahan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Pemprov Kalbar. (dis)
Discussion about this post