JURNALIS.CO.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kalbar memberikan tiga catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023.
Juru bicara Fraksi PDIP, Niken Tia Tantina dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/06/2024) mengatakan, catatan yang diberikan itu terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023.
“Silpa tahun anggaran 2023 tercatat Rp 214 miliar, Fraksi PDIP mempertanyakan mengapa silpa tersebut begitu besar dan bagaimana penggunaan anggaran terhadap tahun berikutnya,” kata Niken.
Kemudian terkait pengelolaan aset tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp 16,39 triliun. Jumlah ini kata dia meningkat dari Rp 14,808 triliun.
“Fraksi PDIP mempertanyakan kenaikan tersebut dan ada beberapa aset HPL yang di-HGU-kan, termasuk pendapatan aset provinsi yang pemanfaatannya tidak sesuai,” ujar Niken.
Kemudian terhadap investasi jangka panjang yang dilakukan Pemprov Kalbar yang nilainya mencapai Rp 2 triliun lebih.
“Fraksi PDIP mempertanyakan apa saja jenis investasinya, berapa, dan di mana saja,” pungkas Niken. (Lov)
Discussion about this post