JURNALIS.co.id – Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie menyindir tingkah oknum Anggota DPR RI dapil Kalbar yang dinilai kerap merecoki kinerja Sutarmidji saat menjabat Gubernur di periode 2018 – 2023 lalu.
Sudahlah demikian, sang oknum juga ditengarai kerap menghambat program-program pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pendanaan pemerintah pusat. Bahkan parahnya, ketika suatu program benar-benar berjalan dan berhasil dengan baik, yang bersangkutan buru-buru mengklaim hal itu sebagai kerja kerasnya.
“Yang lain juga harus tau, gubernur itu kepala wilayah, saya (juga) sebagai DPR RI, saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan wilayah, bukan mendiskreditkan Pak Gubernur, itu bukan kerja kalian,” tegas Syarief, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem.
Sialnya pula, klaim-klaim itu semakin kencang dilancarkan sang oknum saat musim pilkada seperti ini. Di daerah-daerah basis, sang oknum turut menyertakan bumbu-bumbu negatif dan narasi yang terkesan menyudutkan dan bahkan menyudutkan.
“Kita ini bukan eksekutif, bukan eksekusi, gitu! Artinya yang punya jalur (masing-masing), punya secara struktur, pemerintah pusat (ada) presiden menteri, eksekutif di daerah (ada) gubernur, eksekutif di kabupaten kota itu bupati, itu harus mengetahui,” terangnya.
Pria yang karib disapa Ami Dollah itu pun menyebutkan, bahwa klaim-klaim pekerjaan orang lain menurutnya juga masuk dalam kategori kampanye negatif dan pembodohan. Seperti halnya soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya, oknum tersebut sengaja menggiring opini kalau Sutarmidji tak beres bekerja, sehingga provinsi yang terletak di hulu Kalbar itu tak bisa mungkin bisa dimekarkan
“Selain ini juga ada menyampaikan bahwa itu otonomi daerah pemekaran Kapuas Raya, Kapuas Raya itu kewenangan pemerintah pusat, Pak Sutarmidji sudah berkali-kali—saya tahu sendiri bahkan saya sudah menyampaikan juga kebetulan Pak Mustafa waktu itu masih Wakil Ketua Komisi II (DPR RI), tapi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat belum mau memekarkan wilayah, masih moratorium wilayah, yang hanya dimekarkan hanya kepentingan politis berkaitan dengan Papua,” jelasnya.
Ami Dollah turut menjelaskan, adapun yang menjadi kewenangan Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar kala itu sudah dilaksanakan semuanya. Tinggal pemerintah pusat lagi yang memutuskan.
“Pak Sutarmidji waktu itu sudah menganggarkan sesuai dengan janjinya, jadi bukan hanya untuk isu-isu kampanye, sekarang sudah mulai lagi isu kampanye, untuk (Kapuas Raya) itu beliau (Sutarmidji) sudah dari dulu berbuat,” kata Ami Dollah. (m@nk)
Discussion about this post