JURNALIS.co.id – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono, memaparkan strategi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sektor pelayanan publik. Dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024 yang digelar KPU, Senin (18/11/2024), Didi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pasangan Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efisien dan inklusif. “Kebijakan tata kelola untuk pemerintahan yang efisien dan inklusif adalah langkah konkret cegah KKN,” tegas Didi
Ia menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan, termasuk membentuk forum konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, musyawarah terbuka juga akan digelar guna mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami juga akan melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ujar Didi.
Midji-Didi juga berencana menciptakan sistem pengaduan yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tak lupa, sosialisasi intensif juga menjadi bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan kesadaran publik.
Debat terakhir ini mengangkat tema: Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. (m@nk)
Discussion about this post