 – Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Kayong Utara (KKU) diminta bekerja dengan jujur dan sesuai aturan. Sehingga mampu mensukseskan dan menghasilkan kepala desa (Kades) sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Saya berharap pada pelaksanaan Pilkades serentak nanti, semua panitia yang telah dibentuk dapat bekerja dengan jujur dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” Bupati Kayong Utara Drs Citra Duani ketika membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pilkades Bagi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Desa Tahun 2020 di aula Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Jumat (12/3/2020).
Ditegaskan dia, panitia ini mempunyai peran penting dalam mensukseskan penyelanggaraan Pilkades agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Sehingga diharapkan akan menghasilkan pimpinan pemerintahan desa yang amanah dan berkualitas.
“Pelaksanaan Pilkades adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan dalam menghasilkan kepala desa terpilih yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat, sehingga dalam proses Pilkades tersebut harus benar-benar terbentuk panitia penyelenggara yang mampu bekerja secara profesional,” terangnya.
Bupati minta agar panitia mensosialisasikan Pilkades kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memilih seorang pemimpin yang jujur dan pintar.
“Dapat memegang dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan dirinya pribadi,” harapnya.
Citra juga menginginkan, Pilkades serentak yang akan dilaksanakan Agustus 2020 nanti, bebas dari praktek politik uang. Kemudian, tidak ada kongkalikong antara calon Kedes dengan pihak penyelenggara atau panitia Pilkades.
“Semua pihak yang terkait maupun masyarakat diharapkan dapat bersama-sama untuk mengawasi jalannya Pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Kayong Utara,” imbuhnya.
Begitu pula saat tes calon Kades, pihak pemerintahan desa dapat melaksanakannya dengan ketentuan yang berlaku. Petugas harus benar-benar profesional dan menjaga netralitas.
“Jangan sampai ada calon Kades yang sengaja diloloskan dan jangan sampai jawaban dari soal-soal tersebut mengalami kebocoran. Apabila hal ini terjadi, maka kami akan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut ” tegas Bupati.
Tahun ini, terdapat 17 desa di KKU yang akan meelaksanakan Pilkades serentak. Terdiri dari enam kecamatan. Bimtek yang digelar Dinas SP3APMD Kayong Utara ini juga dihadiri Wakil Bupati Kayong Utara, Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Polres Kayong Utara, Camat se Kayong Utara serta diikuti panitia Pilkades se Kayong Utara. (lud)
Discussion about this post