– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu bersama Eksekutif kembali menggelar rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, Senin (13/7/2020). Rapat paripurna dipimpin langsung Kuswandi, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua bersama anggota DPRD setempat.
Rapat dengan agenda mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi atas Raperda LKPj pelaksanaan APBD Kapuas Hulu sekaligus penetapan persetujuan bersama antara eksekutif-legislatif dihadiri Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, Sekda dan jajaran OPD, Forkompimda Kabupaten Kapuas Hulu, instansi vertikal, pimpinan BUMD dan tamu undangan lainnya.
Dari delapan fraksi di DPRD Kapuas Hulu, semua menerima dan menyetujui Raperda LKPj pelaksanaan APBD tersebut menjadi Perda, namun dengan sejumlah catatan, masukan dan saran.
Dari Partai Golkar misal, melalui juru bicaranya Piramli menyampaikan apresiasi atas diraihnya predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar untuk ketiga kalinya berturut – turut.
“Ini menunjukan kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Sehingga bisa dipertahankan sampai saat ini, semoga ini bisa dipertahankan di masa- masa yang akan datang,” ucap Piramli.
Senada diungkapkan Budiarjo, selaku juru bicara PAN menyampaikan selamat kepada Pemkab Kapuas Hulu atas diraihnya opini WTP, Budi meminta kedepan, manajemen pengelolaan keuangan daerah agar terus ditingkatkan.
Budiarjo mewakili fraksinya menyarankan, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, maka perlu dilakukan inventarisir sumber PAD. Berkenaan dengan kebijakan anggaran yang difokuskan pada pengembangan produk unggulan, Budi menyarankan agar yang betul-betul menyentuh masyarakat.
“Kemudian terkait IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) harus di update, dengan melibatkan berbagai pihak sampai ke kecamatan,” pintanya.
Budi juga menyarankan, fokus pembangunan hotel melalui BUMD harus dengan perencanaan dan kajian matang. Selanjutnya itu menghrapkan pula masalah dana bantuan Covid-19 harus tepat sasaran, sehingga perangkat desa tidak dituduh dengan hal-hal negatif.
Selanjutnya dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Joni Kamiso juga menyampaikan penghargaan atas pencapaian predikat opini WTP dari BPK selama tiga kali berturut-turut. Ia meminta agar terus dipertahankan.
“Untuk itu perlu kreatif, inovatif, benahi aset-aset pemerintah yang ada, sehingga tercatat sebagai milik pemerintah daerah,” pesan Joni.
Dirinya juga menyarankan Pemda Kapuas Hulu agar mengkaji dan membuat regulasi tentang pertambangan emas yang dikelola rakyat saat ini, kemudian legalitas komoditaa tanaman kratom harus menjadi perhatian.
“Fraksi PPP juga mengharapkan pembinaan dan pengawasan penyertaan modal terhadap PT Uncak Kapuas mandiri, karena BUMD ini menyumbang PAD,” ungkap Joni yang juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atas pengelolaan Silpa yang disarankannya kedepan harus ada tim khusus, sehingga bisa menangani jika ada kesulitan dalam pengelolaannya.
Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan Yanto SP menyarankan, anggaran tahun 2021 yang direncanakan untuk pembangunan hotel, supaya dialihkan kepada program produktif.
Yanto juga mendorong pengambangan ubi kayu masih terkendala dengan sertifikasi benih tanaman, dan tidak terserapnya anggaran secara maksimal, maka Fraksi PDIP kata Yanto meminta agar proses perencanaannya matang dan kajian mendalam.
“Tentang pertambangan emas, Pemda Kapuas Hulu harus berupaya melakukan kajian, kami mendorong agar memiliki payung hukum terhadap yang dikelola masyarakat,” tegas Yanto yang juga menyarankan agar Pemda memaksimalkan PAD dari nilai objek pajak.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat disampaikan Aweng menyarankan, agar basis data wajib pajak dilakukan penyusunan yang baik, dan pembaharuan harus dilakukan secepat mungkin untuk peningkatan PAD Kapuas Hulu.
Aweng juga menyinggung soal potensi yang bisa menjadi sumber PAD seperti komoditi sarang burung walet, arwana dan kratom. Khusus kratom, Fraksi Partai Demokrat meminta agar terus diperjuangkan untuk legalitasnya.
“Kemudian untuk SILPA, mohon Pemda sebelum mengadakan kegiatan perlu perencanaan dan pengkajian. Kami apresiasi dinas PU dengan memberikan denda kepada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan fisik,” demikian kata Aweng.
Dari Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Sukardi mengharapkan Pemda Kapuas Hulu agar memaksimalkan PAD, salah satunya melalui retribusi daerah.
Fraksi Gerindra kata Sukardi meminta Pemda adakan industri hilirisasi, guna menampung produk pertanian dan perkebunan masyarakat. Dalam pandemi Covid-19 Sukardi juga meminta kepada Pemda memastikan stok sembako tersedia.
“Meminta kepada Pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu. Mendorong keamanan kondusif dalam menghadapi tahun politik. Semoga APBD Kapuas Hulu tahun 2019 indah dalam realisasi,” tuntas Sukardi.
Selanjutnya Syaiful Anwar juru bicara Partai Nasdem mengharapkan agar pengelolaan pembelanjaan anggaran lebih baik dari yang sudah dicapai sekarang.
“Kami apresiasi atas predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Kalbar,” ucap Syaiful.
Terakhir, Fraksi Persatuan Bangsa (PKPI-PKB) melalui Stevanus menyarankan agar rencana alokasi anggaran kepasa PD Uncak Kupuas yang diperuntukan pembangunan hotel, sebaiknya dialihkan untuk pembangunan pasar daerah.
Stevanus juga menyarankan, soal kekurangan guru, karena banyak guru PNS yang akan pensiun, karena penerimaan CPNS minim, maka solusinya pengangkatan tenaga kontrak.
Kemudian Stevanus juga mendorong pengembangan produk ungglan ubi kayu dan jagung agar dilakukan pembinaan kepada masyarakat, kemudian usaha masyarakat yang sekarang mengandalkan kratom yang juga perlu legalitas.
Stevanus juga menjabarkan sejumlah saran dan masukan agar pembangunan diberbagai sektor terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menjelaskan, penyampaian pendapat akhir fraksi hari ini merupakan rangkain beberapa kegiatan sebelumnya, mulai dari pidato pengantar LKPj pelaksanaan APBD, pemandangan umum fraksi, kemudian jawaban Bupati serta dilanjutkan rapat konsultasi.
“Semua tahapan sudah dilaksanakan sehingga hari ini pembahasan tingkat akhir. Jadi hari ini semua fraksi telah menyetujui Raperda ini menjadi Perda,” ucap Kuswandi.
Menanggapi pendapat akhir fraksi DPRD Kapuas Hulu tersebut, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menyampaikan ucapan terimakasih karena telah menyetujui dan menerima Raperda LKPj pelaksanaan APBD itu.
“Kami menyadari sepenuhnya, tentu masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi dalam menyiapkan berbagai peraturan daerah,” ucap Nasir.
Dikatakan Nasir, dengan ditetapkannya Raperda menjadi Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu itu, berarti Pemda Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan dareah tahun 2019.
“Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntabilitas pemerintah yang diterima secara umum,” pungkas AM Nasir. (dRe)
Discussion about this post