JURNALIS.co.id — Borneo Muda melaksanakan Webinar Nasional mengangkat tema ‘Pemimpin Ideal Otorita IKN Nusantara’, Sabtu (12/02/2022).
Kegiatan webinar menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya M Fadjroel Rachman Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Teras Narang mantan Gubernur Kalimantan Tengah yang saat ini menjadi anggota DPD RI serta Irianto Lambrie mantan Gubernur Kalimantan Utara.
Harianto Minda selaku inisiator pelaksana webinar sekaligus Ketua Umum Borneo Muda dalam paparannya menyampaikan bahwa Kalimantan memiliki sumbangsih pada negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Sayangnya tidak berbanding lurus dengan perhatian pada dunia pendidikan yang berkualitas.
“Perhatian pada sektor ekonomi pun tidak maksimal dimana masyarakat pada umumnya masih banyak yang jauh dari kehidupan sejahtera. Begitu halnya dengan infrastruktur yang masih tertinggal jauh jika dibandingkan zona barat Indonesia,” terang Harianto dalam siaran pers diterima JURNALIS.co.id pada Minggu (13/02/2022).
Harianto mengatakan kebijakan tergolong berani dari Presiden Joko Widodo yang di-support Parlemen serta masyarakat ini memiliki banyak hal positif. Besar harapan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada pada titik tengah NKRI mampu menghilangkan kesenjangan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan pembangun.
“Baik pada sektor ekonomi, pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur,” ujarnya.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan keseriusan mengawal agenda IKN Nusantara. Terutama mendorong kepemimpinan yang bersih, baik, berkualitas dengan menjunjung kebudayaan (kearifan lokal) sebagai Identitas Bangsa Indonesia,” sambung Harianto.
Sementara M Fadjroel Rachman, Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan yang juga mantan juru bicara Presiden Jokowi ini memaparkan bahwa keputusan penetapan IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah bentuk transformasi struktural (ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain) yang sebelumnya terpusat di Jawa atau Jawa Sentris untuk menjadi Indonesia Sentris.
Pria kelahiran Banjarmasin ini menuturkan posisi geografis Kalimantan Timur yang tepat berada di tengah Indonesia diharapkan mampu menurunkan ketimpangan kue pembangunan dan ekonomi yang selama ini terpusat di wilayah barat yakni pulau Jawa dan Sumatera.
“Juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata untuk kawasan Tengah dan Timur Indonesia,” ungkapnya.
Mantan Komisaris Utama BUMN PT Adhi Karya ini menjelaskan Kazakhstan sukses memindahkan IKN dari kota Almaty ke kota Nur Sultan. Nur Sultan yang dulu kota kecil, kini menjadi kota internasional.
“Kita berharap pemindahan IKN Nusantara juga akan menciptakan kemajuan seperti itu,” ucapnya.
Aktivis mahasiswa 1980 dan 1998 tersebut menyampaikan dirinya sudah pernah bertemu langsung dengan mantan Ketua Komisi Pemindahan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Kazakhstan, Mr Farit Galimov untuk bertukar pikiran tentang bagaimana cara agar transisi pemindahan IKN bisa berjalan dengan baik dan menciptakan kemajuan.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus anggota DPD RI, Teras Narang mengatakan Undang-Undang IKN telah disahkan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Bahwa otorita IKN tidak dalam bentuk badan. Melainkan nomenklatur sendiri sebagai otorita yang setingkat dengan kementerian.
Jabatan kepala dan wakil kepala otorita diangkat langsung dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden. Selain itu, pada otorita IKN tidak memiliki Pilkada dan DPRD.
“Adapun tugas utama dari otorita IKN melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur,” jelasnya.
Teras Narang berharap IKN Nusantara tidak menciptakan new minority (minoritas baru) di Kalimantan. Utamanya bagi masyarakat asli Kalimantan untuk tidak hanya menjadi penonton saja. Melainkan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan dan mengisi pemindahan IKN Nusantara di segala sektor, serta siap menyongsong quantum leap (lompatan quantum) masyarakat industri 5.0 yang menempatkan Indonesia di negara tiga besar dunia.
“Pembangunan IKN Nusantara nanti harus ramah lingkungan dan tidak merusak alam,” lugas Teras Narang.
Sementara mantan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyampaikan masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim jangan khawatir dengan isu oligarki.
“Kaltim adalah daerah yang terbaik untuk dipilih sebagai wilayah IKN karena masyarakatnya yang sudah plural dan bisa menerima perbedaan,” sebutnya.
Pria yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini menepis kekhawatiran tidak ada sumber pembiayaan IKN Nusantara. Berdasarkan pengalamannya, dengan perencanaan yang baik ternyata mampu membuat provinsi baru Kaltara.
“Hal yang sama pada IKN Nusantara juga pasti akan berhasil dibangun apalagi ditambah dukungan penuh dari pemerintah pusat serta BUMN dan investor,” tuturnya.
Ditegaskannya, putra daerah atau orang lokal Kalimantan sangat bisa dan berdaya saing tinggi untuk menjadi kepala otorita.
“Karena sudah terbukti ada beberapa tokoh asli Kalimantan yang mampu menjadi tokoh level nasional bahkan internasional, dengan menunjukkan kapabilitas atau prestasi sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Irianto. (atoy)
Discussion about this post