JURNALIS.co.id – Anggota DPRD Kalbar, Miftah meminta penjabat (Pj) Gubernur Kalbar yang nantinya akan menggantikan sementara jabatan Gubernur Kalbar yang berakhir pada akhir tahun 2023 merupakan figur yang dapat bekerja sama dengan semua kalangan.
“Tentunya figur yang kita harapkan adalah orang yang memiliki tujuan untuk meneruskan pembangunan yang telah dilakukan oleh Gubernur Kalbar, dan orang ini juga harus bisa bekerja sama dengan semua kalangan di pemerintahan,” katanya Jumat (19/05/2023).
Menurut dia, sinergisitas antar lembaga sangat penting dibangun bersama. Sebab, Kalbar punya wilayah luas dengan persoalan yang kompleks. Untuk itulah, Pj Gubernur harus dapat bersinergi dengan Bupati, Walikota dan DPRD di Kalbar.
Bukan hanya, Pj Gubernur Kalbar nantinya paling tidak mampu melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)0 yang ditetapkan Pemprov Kalbar.
“Salah satu pekerjaan rumah paling besar adalah pembangunan infrastuktur. Apalagi, Kalbar saat ini masuk dalam 10 besar kategori provinsi dengan kondisi jalan rusak berat,” ujarnya.
Miftah juga menilai kerja Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat ini sudah sangat maksimal. Karena itu, Pj Gubernur nantinya diharapkan bisa melanjutkan pembangunan.
“Artinya siapa pun nantinya ditunjuk sebagai PJ adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun hal terpenting bagaimana melanjutkan pembangunan,” terangnya.
DPRD Kalbar sendiri dipastikan bakalan secepatnya mengusulkan Pj Gubernur Kalbar dan diharapkan dapat mengisi kekosongan Gubernur Kalbar pada 5 September mendatang. Namun, yang memutuskan siapa nantinya ditunjuk adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendagri RI. (lov)
Discussion about this post