JURNALIS.CO.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan fokus ke beberapa isu strategis yang akan menjadi acuan kebijakan dalam beberapa tahun ke depan.
Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfo Kota Pontianak Edy Purwanto, saat menghadiri Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Pontianak Tahun 2025-2029.
Pihaknya mengatakan mengundang berbagai pihak baik dari perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Media Partner, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), hingga para narasumber seperti Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalbar, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak untuk duduk bersama berdiskusi terkait berbagai isu strategis tersebut.
“Kita berharap adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun terkait isu strategis yang akan menjadi amanah bagi kami untuk dikerjakan di tahun 2025 hingga 2029. Ketika sesi pemaparan dan diskusi sangat antusias sekali dan di akhir acara kita mengadakan sesi penandatanganan Berita Acara terkait kesepakatan apa saja yang menjadi isu strategis,” jelasnya di Ruang Rapat Diskominfo Kota Pontianak, Selasa (22/4/2025).
Edy menambahkan, ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus pihaknya pada penyusunan Renstra ini. Beberapa diantaranya adalah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hingga Statistik Sektoral.
Ia mengaku bahwa isu strategis ini juga merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
“SPBE ini juga bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat dimana kita dapat mengurangi penggunaan kertas, contohnya adalah penggunaan aplikasi Srikandi yang sudah kita galakkan. Indeks SPBE ini juga menjadi barometer terkait implementasi pemanfaatan teknologi digital di pemerintah kabupaten dan kota. Ini merupakan kolaborasi antar semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. Kita wajibkan ini kepada seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk kolaborasi, meskipun leading sectornya adalah Diskominfo,” terang Edy.
Selain SPBE, Edy mengatakan pihaknya juga fokus terkait isu KIP. Untuk itu, pada kegiatan ini juga membahas terkait hal seperti Informasi yang Dikecualikan hingga dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi.
Isu seputar Statistik Sektoral juga masuk dalam poin yang dibahas pada diskusi. Ia ingin berbagai isu strategis nantinya dapat benar-benar dijalankan programmnya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik.
“Terkait dengan Data Statistik Sektoral, ini setiap tahun ada penilaiannya yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Kalau KIP ada penilaiannya yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Kalau di SPBE Namanya Indeks SPBE. Insya allah kita optimis dalam kolaborasi ini. Karena hasil dari kolaborasi yang sudah berjalan juga sudah baik sejauh ini,” tutupnya. (red)
Discussion about this post