
JURNALIS.CO.ID– Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan pesan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
Ia mengajak para ASN untuk meningkatkan semangat dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, kita harus bangkit, bangkit hati, pikiran, dan semangat kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih maksimal dari sebelumnya,” ujarnya usai Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (20/5/2025).
Bahasan menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang berdasarkan data, fakta, serta kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami berharap pelayanan kepada masyarakat benar-benar nyata dan terasa manfaatnya di semua sektor,” tuturnya.
Ia juga menyinggung capaian 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan menyoroti tujuh program prioritas yang telah dijalankan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), normalisasi parit dan sungai, serta perluasan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan gratis.
“Tak hanya itu, jaminan BPJS Ketenagakerjaan juga kami berikan kepada takmir masjid, RT/RW, guru ngaji tradisional, pengurus fardhu kifayah hingga kader posyandu,” jelasnya.
Bahasan juga mengingatkan agar ASN tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan ASN merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pelayanan yang maksimal hanya bisa dilakukan oleh ASN yang juga sejahtera. Kalau mereka tidak sejahtera, bagaimana mereka bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Bahasan menyoroti pentingnya peran camat dan lurah dalam memahami serta mengelola kondisi di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
“Sudah sepantasnya, bahkan wajib bagi camat dan lurah untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayahnya. Mereka harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh RT dan RW,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat pemerintahan untuk mencegah masalah sosial, termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Contohnya, ada warga yang punya BPJS gratis tapi tidak mau datang ke rumah sakit karena takut divonis penyakit. Ini pemahaman yang salah. Kita tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tapi juga harus membangun pola pikir masyarakat,” pungkasnya.[rdh]
Discussion about this post