
JURNALIS.CO.ID — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Pimpinan Kabupaten (RAPIMKAB) Tahun 2025 di ruang sidang DPRD Sanggau, Kamis (26/6/2025).
Dengan mengusung tema “Sinergi KADIN dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Mewujudkan Sanggau Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”, forum ini menjadi wadah penguatan kemitraan strategis antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan Bank Kalbar dan sejumlah bank lainnya, delegasi KADIN Provinsi Kalimantan Barat, serta para pengusaha anggota KADIN Sanggau.
Ketua KADIN Sanggau, Timotius Yance, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa membangun Sanggau sendirian. Butuh sinergi dari seluruh asosiasi usaha, termasuk KADIN, HIPMI, dan pelaku usaha lokal lainnya,” ujarnya.
Timotius juga mengapresiasi kerja keras panitia yang berhasil menyelenggarakan RAPIMKAB ini meski dengan waktu persiapan yang singkat, menyesuaikan agenda KADIN Provinsi.
Sejak menjabat sebagai Ketua KADIN Sanggau, dirinya mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan internal, mengikuti arahan dari KADIN Pusat dan Provinsi, dan menghadapi tantangan awal karena belum terbentuk tradisi musyawarah yang kuat di internal organisasi.
Dalam paparannya, ia menyoroti ketimpangan antara luas wilayah Sanggau dan kapasitas fiskal yang terbatas.
“APBD kita baru mendekati Rp2 triliun, sementara infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan membentang lebih dari 1.000 kilometer. Ini jelas tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengajak para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk menyusun peta pembangunan bersama, demi mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembangunan.
Sektor perkebunan disebut sebagai tulang punggung ekonomi Sanggau yang meski diwarnai isu lingkungan, tetap dinilai memberi dampak positif besar, terutama terhadap akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor pertambangan dinilai belum memberi kontribusi signifikan bagi daerah, karena dana bagi hasil masih minim.

RAPIMKAB 2025 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dengan sektor perbankan. Timotius menyampaikan bahwa Bank Kalbar telah mengalokasikan Rp700 miliar untuk program kredit usaha, dan pemerintah pusat bahkan siap menambah Rp300 miliar jika penyerapan berjalan optimal.
“Kami telah berdiskusi dengan Bank Kalbar dan Bank Mandiri. Ini menjadi peluang besar bagi anggota KADIN untuk mengakses pembiayaan dan memperkuat sektor UMKM,” jelasnya.
Rapat Pimpinan tersebut menyepakati lima pokok program kerja yang akan menjadi prioritas KADIN Sanggau ke depan. Kelima program tersebut adalah:
Menjembatani pembuatan perusahaan perseroan perorangan bagi pengusaha mikro dan kecil.
Menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sanggau dalam sosialisasi pembuatan NIB.
Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sanggau untuk program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan ultra mikro.
Memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN secara gratis untuk usaha mikro dan ultra mikro.
Mendorong KADIN Indonesia untuk merevisi Undang-Undang KADIN agar fungsinya lebih kuat dan bermanfaat bagi dunia usaha.
“Kelima program kerja ini akan kita sampaikan ke KADIN Provinsi agar diketahui dan dimasukkan dalam agenda kerja KADIN Kalbar. Keinginan kita adalah agar revisi Undang-Undang KADIN bisa memperkuat peran KADIN di dunia usaha,” pungkas Timotius.
Melalui forum ini, KADIN Sanggau menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.[red]
Discussion about this post