– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 disepakati pada paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi, Rabu (29/09/2021). Perubahan APBD Kapuas Hulu tahun ini diberi beberapa catatan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Yanto SP mengatakan, bahwa mendekati akhir tahun penyerapan anggaran Kapuas Hulu masih rendah di beberapa dinas teknis. Sebab itu, pihaknya meminta agar sesegera mungkin kerjaan fisik diselesaikan karena faktor alam yang tidak menentu bisa jadi penghambat.
“Saat ini cuaca tidak menentu, perlu dilakukan perbaikan segera pada akses jalan yang rusak, tentunya ini disertai dukungan anggaran juga,” katanya.
Selain itu, kata Yanto, pada masa pandemi sekarang ini kratom jadi harapan masyarakat, namun harganya sekarang turun. Itu karena legalitas Kratom yang tidak menentu.
“Mari semua berupaya ini jadi produk unggulan dan legalitasnya. Kami dorong pemda anggarkan untuk kajian komperhensif tentang kratom,” ujarnya.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Aweng mengatakan, pekerjaan yang belum selesai di OPD teknis harus segera dilaksanakan agar serapan anggaran dapat maksimal. Lalu alokasi anggaran yang sifatnya prioritas dan mendesak untuk penanganan Covid-19, itu harus dikelola dengan baik oleh OPD terkait.
“Khususnya yang Rp10 miliar untuk tenaga kesehatan. Kami minta ini segera dibayar,” ucapnya.
Fraksi Persatuan Bangsa jubirnya, Stevanus mengatakan, bahwa Covid-19 membuat hidup masyarakat sengsara dan melarat karena ekonomi tidak stabil.
“Saya mengajak semua pihak untuk memberantas Covid-19 bersama-sama. Optimalkan program vaksinasi dan pemenuhan tabung oksigen,” ajaknya.
Stevanus juga berharap agar Pemda Kapuas Hulu membantu petani dengan pupuk dan racun. Ini perlu didukung Pemda agar masyarakat peladang bisa memenuhi hidup.
“Upayakan juga listrik bagi masyarakat perbatasan di beberapa pedalaman. Silpa yang ada di tahun depan harus kedepankan pengadaan tong air untuk kepentingan warga,” ujarnya.
Fraksi PAN lewat jubirnya H. Samsudin menegaskan bahwa, pembangunan Kapuas Hulu kedepan harus digerakkan secara rasional. Pecahkan masalah sosial yang ada saat ini.
“Lakukan perluasan kerja, tingkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Percepat penyelenggaraan pekerjaan fisik dan non fisik harus diperhatikan Pemda Kapuas Hulu. Dari APBD perubahan yang telah disepakati maka sebaran keuangan harus dapat diawasi dengan baik.
“Agar bisa mendukung capaian target yang disepakati bersama saat pembahasan kemaren,” ujarnya.
Fraksi PPP melalui jubirnya, Zaini mengatakan pihaknya berharap keterlambatan pekerjaan di OPD tidak terjadi di tahun depan. Selesaikan juga permasalahan yang ada, seperti RSUD Putussibau yang punya hutang Rp8 miliar kepada pihak ketiga.
“Ini disarankan agar dibicarakan khusus DPRD Pemda dan Dirut RS Putussibau,” tegasnya.
Fraksi Gerindra lewat jubirnya Sukardi, menegaskan bahwa Pemda Kapuas Hulu harus melakukan monitoring, dari pelaksanaan program sampai output dan outcome program tersebut. Kemudian SKPD juga diharapkan dapat lakukan kegiatan sesuai waktu dan berpegangan pada kepentingan masyarakat banyak. “Ini harus diperhatikan oleh OPD,” tuturnya.
Fraksi Nasdem lewat jubirnya Saipul Anwar mengatakan bahwa, pekerjaan tinggal dua bulan lebih, maka OPD harus segera tuntaskan program yang ada. Termasuk program Pokir Dewan.
“Kalau Pokir tidak terserap tahun ini, kami harap ini bisa menjadi hak dewan di tahun depan,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui jubirnya Piramli mengatakan bahwa, OPD dan Satgas Covid 19 dalam pemanfaatan anggaran harus transparant dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran kedepan harus efektif dan efisien.
“Agar pembangunan dan ekonomi berjalan baik,” ucapnya.
Sementara Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan, masukan dan saran dari Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu akan jadi bahan perbaikan Pemda Kapuas Hulu kedepan.
Bupati yang akrab disapa Sis ini juga mengingatkan kepada Pimpinan OPD bahwa waktu tahun anggaran tersisa tiga bulan, kerjaan fisik dan DAK harus diawasi betul realisasinya.
Kemudian DAK non fisik yang tidak terealisasi akan beresiko pemotongan anggaran tahun depan, sesuai kekurangan dari penyerapan DAK non fisik tersebut. Maka program yang ada segera cairkan yang sudah selesai serta percepat juga realisasi program yang berjalan.
“Bila diprediksi anggaran diserap dibawah 70 persen, maka lakukan pergeseran anggaran ke kegiatan belanja, agar serapan bisa maksimal di tahun ini,” pungkas Bupati Sis. (opik)
Discussion about this post