JURNALIS.co.id – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau hingga 30 April 2023 total mencapai Rp563,77 miliar.
“Rata-rata realisasi belanja APBN sampai dengan bulan April 2023 mencapai 32,26 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar 29,09 persen dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar 32,8 persen,” kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan Rilis Kinerja APBN Periode Mei 2023 yang dilaksanakan secara daring kepada stakeholders KPPN Putussibau, Rabu (31/05/2023).
Winarno menyampaikan hingga dengan akhir April tahun 2023, total realisasi Belanja APBN melalui KPPN Putussibau mencapai Rp563,77 miliar atau 32,26% dari pagu Rp1.747,62 miliar. Terdiri belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga Rp73,52 miliar (29,09% dari pagu Rp252,75 miliar) dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp490,25 miliar atau 32,8% dari pagu Rp1.494,85 miliar.
“Capaian Realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 32,12% dimana periode bulan Maret lalu masih dikisaran 22,03%, kemudian Belanja Barang sebesar 31,44% dan Belanja Modal masih sangat rendah baru diserap 2,03%. Faktor realisasi Belanja Pegawai adanya pembayaran THR yang dilaksanakan pada bulan April menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” ujarnya.
Winarno menjelaskan terdapat 6 satker (42,86%) yang realisasinya belanja modalnya sudah diatas target Triwulan II 2023 yaitu 40%. Namun demikian di sisi lain juga ada 4 satker yang sama sekali belum merealisasikan belanja modalnya yaitu Satker Kejari, Pertanahan, dan Stasiun Meteorologi. Karena belum ada perikatan/kontrak yang didaftarkan dan satker UPBU Pangsuma yang sudah mendaftarkan kontrak ke KPPN Putussibau tetapi belum ada pembayaran termin.
Sri Winarno juga menyampaikan kepada Satker Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan implementasi digitalisasi/modernisasi sistem pembayaran non tunai (budaya cashless) melalui Aplikasi Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS), serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS.
“Dari hasil monev sampai dengan akhir April 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai satker-satker masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP s.d. April baru 4 satker total transaksinya sebesar Rp71,6 juta dan penggunaan CMS satker saat ini mencapai 58,63%,” ujarnya.
Lanjut Winarno, kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD sampai bulan April 2023 dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 27,70% turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 30,25%. Realisasi belanja daerah sebesar Rp296,57 milyar atau 18,10% juga turun titpis dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebesar 20,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 32,26% realisasi belanja daerah APBD tentunya masih sedikit lebih rendah, sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaannya.
Komponen belanja operasi terealisir 23,41% yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 31,29%, disusul belanja barang dan jasa 15,65%. Sama dengan Belanja APBN, realisasi belanja pegawai APBD sebagian juga ditopang oleh pembayaran THR Tahun 2023.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp69,9 miliar, terlihat Rasio PAD 2023 sebesar 4,28% masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,38%. Besaran Rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD.
“Realisasi PAD per 30 April 2023 yang telah mencapai 34,98% dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,24 miliar atau 123,14% melampuai target Rp14 miliar. Selanjutnya Pajak Daerah sebesar Rp4,65 miliar diikuti penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp1,7 miliar dan terakhir lain-lain PAD Rp857,29 juta,” jelasnya.
Lanjutnya, penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan akhir April 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp490,25 miliar atau 32,80% dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,84 miliar.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp341,10 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari s.d. Mei 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp25,17 miliar dari pagu Rp75,21 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Non Fisik sebesar Rp54,24 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp69,73 miliar dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 214 desa atau 76,97% dari 278 desa di Kapuas Hulu.
Selain penyampaian paparan rilis APBN, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sosialisasi penguatan integritas melalui pemutaran video pendek mengenai pesan integritas, anti korupsi dan gratifikasi.
Sri Winarno juga menyampaikan bahwa KPPN Putussibau yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya. KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. “Disampaikan pula apresiasi dan harapan masukan serta dukungan untuk peningkatan layanan KPPN Putussibau di masa mendatang,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post