JURNALIS.co.id – Bupati Ketapang Martin Rantan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 1.743 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (31/07/2023) di halaman Kantor Bupati. SK diberikan di antaranya kepada 1.246 tenaga guru, 455 tenaga kesehatan dan 42 tenaga teknis.
Dalam arahannya Bupati menekankan kepada PPPK agar mematuhi, mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PPPK diharuskan memiliki integritas dan terus mengembangkan kompetensi karena PPPK adalah abdi Negara dan abdi masyarakat.
“Bapak/Ibu harus menerapkan ASN Berahlak yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan akuntabel kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” kata Bupati.
Martin mengingatkan, kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang agar menjaga nama baik citra dan wibawa Pemerintah Daerah.
ASN harus dapat menunjukan tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai Misi pertama, yakni mewujudkan Pemerintahan yang handal, bersih terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.
“ASN dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai Aparatur Negara, Aparatur Pemerintah, dan abdi masyarakat sehingga kedisiplinan menjadi suatu kewajiban,” mintanya.
Dia berharap agar semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah membina dan mengawasi kedisplinan Aparatur dalam instansinya masing-masing. Mulai dari pengguna pakaian dinas, performa penampilan, hingga perilaku kerja ASN.
“Kejadian yang lalu jangan sampai terulang lagi, cukup jadi pembelajaran bagi ASN terutama bagi PPPK yang baru ini,” tegas Bupati.
“Ingat, Aparatur Pemerintah selalu dijadikan parameter, menjadi sorotan dan contoh bagi masyarakat, hindari hal-hal yang menyimpang dan melanggar disiplin ASN ataupun norma-norma yang ada di masyarakat,” imbaunya.
Bupati menekankan agar ASN bekerja secara profesional serta harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negri sipil.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa bulan ini Kabupaten Ketapang mendapat kunjungan dari Kepala Staf Kepresidenan dan Gubernur Kalbar, untuk dukungan program Strategis Daerah dan program Napak Tilas.
“Dari kunjungan Kepala Staf Kepresidenan menyarankan agar Pemerintah Ketapang bermitra dengan swasta untuk program ketahanan pangan dan pembangunan serta pengolahannya,” ujarnya.
Bupati menambahkan, dalam kunjungan Gubernur Kalbar, salah satunya melakukan peresmian Mal Pelayanan Publik.
“Gubernur mengapresiasi pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang serta potensi ekonomi yang sangat baik seperti adanya Mal Pelayanan Publik di Ketapang,” timpalnya. (lim)
Discussion about this post