JURNALIS.co.id – Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi bersama Wakil Bupati Ketapang menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2023 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (09/01/2024).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono untuk semua perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang hadir dalam agenda tersebut.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi juga menyampaikan sambutan mewakili para pimpinan DPRD yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan ini merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kegiatan dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Provinsi Kalbar.
Febriadi mengatakan bahwa pemeriksaan ini adalah cerminan dari semangat transparansi dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan amanah rakyat. Melalui upaya bersama, sehingga berhasil menghadirkan laporan hasil pemeriksaan tahun ini.
Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Keberhasilan ini tentu memberikan keyakinan kepada semua bahwa prinsip good governance senantiasa menjadi pijakan utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Atas nama DPRD Kabupaten Ketapang dan mewakili seluruh pimpinan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami menyadari apa yang telah kita lakukan belum maksimal. Sebab itu, kami tetap mengharapkan kepada BPK RI untuk selalu memberikan ruang berkoordinasi, baik dengan DPRD maupun pemerintah kabupaten/kota,” harapnya.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono mengatakan, pihaknya telah memulai rangkaian pendahuluan pemeriksaan dengan tujuan terent TA 2023 di enam pemerintah daerah, satu RSUD dan satu BUMD se-Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Oktober 2023.
Pada pemeriksaan pendahuluan tersebut, telah dilaksanakan prosedur – prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Lingkup pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK adalah, pertama, belanja Daerah TA 2023 untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah.
Kemudian, belanja Daerah TA 2022 dan 2023 untuk Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, dan Operasional TA 2022 serta 2023 untuk BLUD RSUD Soedarso dan Bank Kalbar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja dan operasional untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Ketapang, Mempawah, Sanggau, Kapuas Hulu, Kubu Raya dan Bank Kalbar tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup, Kepala Perwakilan BPK Kalbar, mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah,” tambahnya. (lim)
Discussion about this post