JURNALIS.co.id – Sempat memanas lantaran Penjabat Bupati Mempawah, H Ismail, merasa dilecehkan oleh pihak PT Pelindo yang hanya mengirim wakil pada rapat pemanfaatan lahan pelabuhan, kini giliran warga menyampaikan penilaian. Sejumlah pihak menyebut berdirinya Perusahaan Terbatas Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) di Mempawah tidak membawa dampak positif.
“Setelah PT Pelindo nih beroperasi, tidak terlalu nampak dampak positifnya terutama warga setempat. Prioritas pekerja kebanyakan orang luar yang dipekerjakan dibanding warga tempatan,” ujar Sulaiman mengomentari kisruh pemberitaan terkait persoalan Pj Bupati Mempawah dan pihak PT Pelindo di akun media sosial Instagram.
Kisruh antara Pj Bupati Ismail dan PT Pelindo bermula pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah mengelar rapat pemanfataan lahan Pelabuhan Terminal Kijing di Kantor Bupati Mempawah pada 21 Mei 2024 baru ini. Pihak Pelindo hanya mengirimkan wakilnya dalam rapat yang sangat penting tersebut. Hal ini lah yang membuat Ismail selaku Pejabat Bupati Mempawah merasa ‘dilecehkan’.
Bahkan, beberapa waktu belakangan ini pihak PT Pelindo tidak ada koordinasi terkait progres pembanggunan pelabuhan terminal Kijing di Sungai Kunyit. Bahkan perizinan perusahan persero tersebut sudah akan habis masanya dan ada yang belum mempunyai izin aktivitas.
“Kita kerap kesulitan menjawab beberapa pertanyaan terkait pelabuhan yang berada di wilayah kita itu, sebab selama ini rangkaian aktivitas pelaksanaan dan pembanggunan di PT Pelindo kita tidak mendapatkan informasi, akan terasa naif jika kami tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat,” geram Ismail.
Sebenarnya, kata Ismail, Pemkab Mempawah memiliki niat baik untuk membangun sinergitas dan komunikasi dengan Pelindo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah. Namun dengan persoalan ini tentu pihak Pemkab Mempawah juga merasa tidak baik.
Untuk itu, Bupati Mempawah ini meminta agar PT Pelindo mereview ulang rangkaian aktifitas perizinan. Mulai dari izin yang masih aktif, hampir selesai dan belum ada izin. Sehingga nanti keberadaan Pelindo benar-benar memiliki kekuatan hukum yang kuat.
“Kita meminta Kepada pihak PT Pelindo yang berada di Kijing, terutama GM Pelindo, berkaitan dengan hal-hal ini, kita ingin daya saing daerah meningkat, pengangguran dan kemiskinan menurun. Masalah proses perizinan harus cepat diselesaikan,” desak Ismail.
Wartawan media ini coba mengkonfirmasi persoalan ini dengan pihak PT Pelindo yang berada di Pontianak via seluler, namun sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban. Pihak PT Pelindo melalui Employee at IPC PT Pelindo II Pontianak Hendra Irawan hanya mengatakan bahwa General Manager (GM) PT Pelindo Hambar Wiyadi sudah bertemu dengan Sekda Mempawah baru baru ini.
“Nanti Kalau sudah ada jawaban jawaban dari pak GM akan saya sampaikan. Mudah mudahan beliau ada waktu untuk klarifikasi langsung,” kata Hendra Irawan.(shn)
Discussion about this post