JURNALIS.co.id – Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan model kampanye yang tidak mengedepankan pada visi misi atau program pembangunan, melainkan lebih terkesan untuk menjatuhkan lawan.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi serangan-serangan yang “dimunculkan” oleh pihak-pihak, dengan tujuan untuk memberi kesan negatif kepada Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar 2018 – 2023. Padahal menurut Syarif, kenyataan itu sangat jauh panggang dari api.
“Kalau persoalan Mujahidin, sebenarnya Mujahidin itukan pemerintah daerah sebagai pemberi hibah, hibah sudah diberikan, sudah dilaksanakan dengan baik, proses sudah dijalankan, tidak ada cawe-cawe yang macam-macam di situ. Saya kira tidak ada persoalan kalau itu, dan sampai saat ini pun Bang Midji tidak pernah dipanggil (kejaksaan), itukan cuman opini media saja, jadi saya kira ya hal-hal macam itu ya sangat inilah, politis,” katanya.
Bahkan ia menduga, kalau isu ini sengaja dimunculkan oleh pihak lain, guna menutupi jejak kejahatan pihak lain tersebut. Namun sengaja ditimpakan kepada Sutarmidji lantaran dipandang sebagai kandidat paling kuat hari ini.
“Mungkin ada calon-calon lain yang sudah sebenarnya proses hukum, tapikan kita tidak perlu untuk bercerita persoalan itu. Artinya silakan secara fair. Artinya hukum tetap kita tegakkan tetapi dengan secara berkeadilan,” katanya.
Syarif berpandangan, bahwa jika Sutarmidji memang dinyatakan terkait atau diduga terlibat dalam masalah hibah tersebut, maka yang bersangkutan tentu sudah bolak-balik dimintai keterangannya oleh penyidik, namun tidak pada kenyataannya.
“Jadi saya kira itu sudah jelas, sudah dibantah oleh Kejati (Kalbar) bahwa tidak ada pemanggilan, tidak benar artinya, ini hanya buat-buatan medsos saja, buatan bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Sutarmidji,” katanya.
Dengan kata lain, kemunculan isu ini secara tiba-tiba, menurut dia, tentu sarat dengan muatan politik negatif, yang tujuannya untuk menjatuhkan citra Sutarmidji di Pilgub Kalbar 2024.
“Itu sudah clear (Sutarmidji tidak terlibat). Kalau memang hal-hal itu (hanya isu) politis, kaitan dengan politis itu, untuk menjatuhkan lawan, saya kira, kalau kita mau, kita tahu kok (kelemahan pribadi) dengan yang lain-lain, tapi kita tidak perlu melakukan itu, silakan, kan kita tidak,” katanya.
Maksud Syarif, ada baiknya ketiga paslon maupun para pendukung dan pendengungnya dapat kembali ke jalan demokrasi yang sehat. Menghadirkan kampanye-kampanye yang sehat dengan mengedepankan program-program apa yang akan dilakukan seandainya terpilih menjadi kepala daerah.
“Artinya berjalan saja secara normal, fokus ke program, jadi yang harus diutamakan itu dalam rangka membangun daerah untuk menjadi pemimpin, itu visinya bagaimana? Apalagi yang calon ini kan mantan-mantan kepala daerah semua, jadi sejak dia menjadi bupati, wali kota, bisa dilihat track record-nya bagaimana kemampuannya dalam memimpin, berinovasi terhadap untuk kemajuan daerah, lompatan-lompatan kemajuan daerah (seperti apa),” terangnya.
Berbeda dengan Sutarmidji, yang memang dari awal jelas track record dan capaian-capaian yang telah diraihnya selama menjabat kepala daerah. Artinya bukan beli kucing dalam karung.
“Memang kalau kita lihat Pak Sutarmidji selama mimpin Kalbar lima tahun ini luar biasa, baik dari peningkatan infrastruktur, kemudian baik penurunan angka kemiskinan, kemudian peningkatan PAD. Artinya dalam beliau memangku, walaupun kita kemarin sempat terkena musibah covid dua tahun, kita sulit untuk apa untuk bagaimana membangun daerah, tetapi beliau dapat melakukan inovasi-inovasi,” jelasnya.
“Itu saya kira, (Sutarmidji) itu sudah terbukti, bisa kita lihat desa mandiri dari sekian sampai sekarang sudah ribuan desa mandiri di Kalbar, kemudian PAD dari Rp 1 triliun lebih sekarang sudah meningkat sampai Rp 3 triliun ke atas, kemudian angka kemiskinan menurun, kemudian infrastruktur (jalan) yang tadinya belum sampai 50 persen sekarang sudah 80 persen,” tambahnya.
Begitu juga dengan sektor kesehatan. Syarif mengatakan, RSUD Soedarso yabg tadinya dipandang orang sebelah mata, sekarang menjadi rujukan bahkan sekarang orang sudah antre untuk berobat ke sana, karena sudah bagus dan semakin bagus.
“Kemudian juga fasilitas meningkat untuk pasang ring jantung, tidak lagi ke mana-mana, untuk bedah jantung juga sudah tersedia, walaupun masih mendatangkan dokter dari Jakarta, tapi artinya fasilitas-fasilitas sudah terpenuhi, hal-hal ini yang seharusnya kita jual,” tegasnya.
Pilkada Bertujuan Mensejahterakan
Syarif Abdullah Alkadrie yang juga merupakan Anggota DPR RI ini berpandangan, bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) bertujuan untuk mencari sosok pemimpin terbaik diantara yang terbaik. Sehingga percepatan-percepatan pembangunan dapat terwujud dan masyarakat pun sejahtera.
Kembali, pihaknya mendorong kepada semua paslon, relawan, pendukung maupun pendengung, untuk kembali melakukan kampanye positif, cerdaskan masyarakat dengan visi misi atau program kerja, bukannya melakukan agitasi murahan seperti menyinggung hal-hal yang tidak jelas atau yang sifatnya pribadi.
“Makanya di pihak kita tidak ada untuk serang-serang individu, tidak ada itu, kita menyerang umpanya si ini sampai yang macam-macam sampai masalah pribadi dan sebagainya, tidak pernah,” tegasnya.
Selain itu, klaim-klaim pekerjaan orang lain, menurut Syarif juga masuk dalam kategori kampanye negatif dan pembodohan. Secara jelas dan meyakinkan, bahwa yang bekerja untuk Kalbar 5 tahun kemarin adalah pemerintahan yang kemarin di bawah kepemimpinan gubernurnya. Bukan di luar itu.
“Yang lain juga harus tau, gubernur itu kepala wilayah, saya sebagai DPR RI, saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan wilayah, bukan mendiskreditkan Pak Gubernur, itu bukan kerja kalian. Kita ini bukan eksekutif bukan eksekusi, gitu, artinya yang punya jalur, punya secara struktur, pemerintah pusat (ada) presiden menteri, eksekutif di daerah (ada) gubernur, eksekutif di kabupaten kota itu bupati, itu harus mengetahui,” paparnya.
“Selain ini juga ada menyampaikan bahwa itu otonomi daerah pemekaran Kapuas Raya, Kapuas Raya itu kewenangan pemerintah pusat, Pak Sutarmidji sudah berkali-kali, saya tahu sendiri bahkan saya sudah menyampaikan juga kebetulan Pak Mustafa waktu itu masih Wakil Ketua Komisi II (DPR RI), tapi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat belum mau memekarkan wilayah, masih moratorium wilayah, yang hanya dimekarkan hanya kepentingan politis berkaitan dengan Papua,” terangnya lagi.
Adapun yang menjadi kewenangan Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar kala itu sudah dilaksanakan semuanya. Tinggal pemerintah pusat lagi yang memutuskan.
“Pak Sutarmidji waktu itu sudah menganggarkan sesuai dengan janjinya, jadi bukan hanya untuk isu-isu kampanye, sekarang sudah mulai lagi isu kampanye, untuk itu beliau sudah dari dulu berbuat,” kata Syarif.
Jangan Terkecoh, Menangkan Midji-Didi di 27 November
Dengan adanya isu-isu yang terus menghantam pasangan nomor urut 1, Midji-Didi, Syarif Abdullah Alkadrie mengisyaratkan bahwa perjuangan untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan mensejahterakan semua pihak tidaklah mudah. Namun demikian, ia berseru kepada para tim dan relawan untuk tidak surut dan menyerah.
“Kita semua sudah membangun pemahaman, membangun kolaborasi, membangun solidaritas antara tim, apakah relawan atau tim partai, itu sama dengan tujuan untuk memenangkan Sutarmidji,” katanya.
Syarif berharap, bahwa tim tetap solid dan jangan terkecoh dengan kampanye-kampanye yang tidak mendidik dari pihak-pihak lain. Karena pada akhirnya, untuk mencapai target kemajuan pembangunan di Kalbar ini, pasangan Midji-Didi harus menang pada tanggal 27 November mendatang.
“Jadi tidak ada ini tim relawan ini, tim partai, tidak mari kita bergerak bersama bagaimana pasangan yang kita usung itu bisa memenangkan kontestasi di 27 November yang akan datang,” tuntasnya. (m@nk)
Discussion about this post