JURNALIS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pembukaan monitoring dan evaluasi (monev) di Aula Masjid Mujahidin, Pontianak, 4 September 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Lukman Hakim dari MUI Pusat dan Basri Har, Ketua MUI Kalbar, serta hampir seluruh anggota MUI Kalbar beserta komisi-komisinya. Kehadiran ini menandakan pentingnya kegiatan monev bagi perkembangan organisasi MUI di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Basri Har mengungkapkan, bahwa tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi sejak evaluasi terakhir.
“Banyak kendala yang kita hadapi, terutama dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah ketiadaan gedung permanen untuk MUI Kalbar.
“Saat ini, kita masih berkantor di Masjid Mujahidin dengan sistem sewa,” kata Basri menyoroti tantangan besar dalam menjalankan operasional MUI Kalbar.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa program kerja yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai target dan rencana.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Mulyadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Kalbar. Ia menekankan bahwa MUI seharusnya tidak hanya fokus pada urusan agama Islam, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.
Mulyadi juga mengajak MUI untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada dengan memberikan kesejukan di tengah masyarakat, agar tidak terjadi konflik yang merugikan.
Lukman Hakim, selaku perwakilan dari MUI Pusat, dalam sambutannya menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara umara (pemerintah) dan ulama. Ia mengibaratkan hubungan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
“Sekarang sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” ujar Lukman.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas kesenjangan sosial yang semakin tajam antara si kaya dan si miskin, serta menyatakan rasa sedihnya karena MUI Kalbar belum memiliki kantor sendiri.
“Seharusnya kita bisa membangun kantor yang layak terlebih dahulu. Jangan hanya mengandalkan APBD. Pemda harus paham bahwa ulama berperan penting dalam menenangkan rakyat,” tegasnya.
Lukman juga menekankan bahwa pemda harus memahami peran strategis ulama dalam masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kemitraan yang solid antara pemerintah dan MUI, agar keduanya bisa bekerja sama demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya menutup sambutannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam berbagai aspek kehidupan.
Acara ini diharapkan mampu memberikan evaluasi yang konstruktif bagi MUI Kalbar, serta memperkuat hubungan antara MUI dan pemerintah daerah demi tercapainya tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. (m@nk)
Discussion about this post