JURNALIS.co.id – Janji Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menggratiskan sekolah bagi seluruh pelajar SMA/SMK, dan SLB swasta di provinsi ini dinilai tak realistis. Koordinator Relawan Satu Barisan, Husni mengatakan, hal itu hanya terdengar seperti janji manis untuk menarik simpati masyarakat, tanpa hitung-hitungan yang jelas.
“Menurut saya, cagub nomor 2 menebar janji soal pendidikan yang terlalu muluk, dan tak masuk akal. Masyarakat tentu sudah cerdas, bagaimana mungkin sekolah swasta bisa digratiskan,” ungkap Husni menanggapi pernyataan Ria Norsan yang disampaikan saat debat publik pertama.
Menurut Husni janji menggratiskan sekolah swasta, merupakan program yang disusun tanpa kajian yang jelas. Karena program sekolah gratis yang telah dijalankan sejak tahun ajaran 2019 oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji saat itu, hanya untuk SMA/SMK, dan SLB negeri. Dimana para pelajar yang sekolahnya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), mendapat beasiswa sebesar Rp100 ribu per bulan bagi setiap pelajar SMA/SMK, dan sebesar Rp200 ribu per bulan bagi setiap pelajar SLB.
Program tersebut memberikan bantuan kepada total pelajar SMA, SMK, dan SLB negeri se-Kalbar sebanyak 163.715 orang. Dengan alokasi anggaran per tahun mencapai Rp190 miliar lebih. Sedangkan jumlah pelajar SMA, SMK, dan SLB swasta se-Kalbar saat ini totalnya ada sebanyak 48.739 orang.
“Jadi beasiswa itu diberikan agar pelajar sekolah negeri tak perlu lagi membayar SPP, dan nilai SPP sekolah negeri itu seragam (sama). Bagaimana kalau diterapkan ke swasta yang SPP-nya beragam mulai dari Rp150 ribu, sampai jutaan per bulannya, untuk 40 ribu lebih pelajarnya itu,” tanya mahasiswa IAIN Pontianak itu.
Belum lagi, lanjut Husni pelajar sekolah swasta cenderung berasal dari latar belakang keluarga mampu. Para orang tua yang berkecukupan sengaja menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Karena biasanya sekolah swasta terkenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Lalu memiliki fasilitas, dan metode belajar tersendiri, menerapkan kedisiplinan, dan peraturan yang berbeda, hingga sumber daya pengajar yang lebih besar, dan lain sebagainya.
“Nah kalau sekolah swasta sudah gratis, tentu semua orang pasti ingin anaknya sekolah di swasta semua. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah baru. Belum lagi soal pembiayaannya yang mungkin menabrak aturan, dan lain-lain,” terang Husni yang juga Mantan Sekjen Asosiasi Mahasiswa Dakwah Kalimantan Raya itu.
Tak hanya itu, Husni juga membantah keras, klaim Ria Norsan yang menyebut program sekolah gratis di era Sutarmidji hanya kelanjutan dari program gubernur Kalbar sebelumnya, yaitu Gubernur Cornelis. “Jelas-jelas program itu baru dimulai saat tahun ajaran 2019, Pak Sutarmidji mengalihkan anggaran atau melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas untuk program itu. Jangan karena Pak Cornelis hadir saat debat, Pak Norsan lalu mau mencari muka di depannya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, janji Cagub Ria Norsan menggratiskan sekolah bagi seluruh pelajar SMA/SMK, dan SLB swasta disampaikan saat debat publik pertama pasangan calon gubernur, dan wakil gubernur Kalbar yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Rabu (23/10). “Nah kemudian pendidikan ini nantinya, yang tadinya Bapak Gubernur, Pak Sutarmidji sudah memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri sebanyak 170 ribu orang, dan ini adalah kelanjutan dari Bapak Cornelis,” kata Norsan saat memberikan pernyataan penutup dalam debat publik pertama.
Program sekolah gratis bagi hampir 170 ribu pelajar SMA, SMK, dan SLB negeri se-Kalbar itu dikatakan Norsan belum cukup adil. Sehingga cakupannya harus diperluas lagi hingga ke sekolah-sekolah swasta. “Kemudian ini (sekolah gratis) juga belum adil, kenapa? Karena masih ada 40 ribu siswa sekolah swasta yang belum diberikan sentuhan. Itu ke depannya nanti akan kami upayakan semaksimal mungkin, akan memberikan pendidikan yang gratis juga kepada 40 ribu (pelajar) sekolah swasta. Tolong dicatat,” tegasnya. (m@nk)
Discussion about this post