JURNALIS.co.id – Pemerintah pusat mempercepat penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah subsidi melalui kebijakan terintegrasi berbasis data.
Hal itu ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau progres penataan kawasan kumuh di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026). Turut mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Ini titik pertama yang saya datangi bersama Pak Mendagri. Habis ini kami akan ke kawasan rumah subsidi, kemudian juga ada social sketching perumahan dan BP Tapera,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan seluruh kebijakan perumahan pemerintah dirancang secara terintegrasi dan berbasis data. Karena itu, jajaran instansi terkait dihadirkan dalam kunjungan tersebut untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
Menurut Maruarar, solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah adalah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan prorakyat yang memangkas beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mulai November 2024, BPHTB yang tadinya bayar menjadi gratis bagi MBR. Pak Bupati juga sudah mulai melaksanakan BPHTB gratis ini,” kata dia.
Selain itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB kini juga digratiskan bagi MBR. Proses perizinannya dipangkas drastis.
“Tadinya bisa sampai 45 hari untuk urus PBG. Saya sudah keluarkan surat bersama Pak Mendagri dan Menteri PU, maksimal 10 hari harus selesai,” ujarnya.
Maruarar menambahkan, pihaknya akan mengecek implementasi percepatan layanan tersebut di Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang.
Ia mengungkapkan, sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi rumah subsidi mencapai sekitar 208.000 unit, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dalam periode satu tahun pemerintahan baru.
“Artinya program ini sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Ia menjelaskan bunga kredit rumah subsidi ditetapkan lima persen dengan uang muka (DP) hanya satu persen. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan perpanjangan tenor kredit dari maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.
“Supaya rakyat bisa mencicil lebih murah. Lima hari lalu saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Tapera untuk memperpanjang tenor itu,” ungkapnya.
Untuk wilayah perkotaan yang semakin padat, pemerintah mulai mendorong pembangunan rumah susun subsidi.
Maruarar menyebut pihaknya telah melakukan pembersihan lahan di kawasan Meikarta dan menyiapkan sekitar 140 ribu unit rumah susun subsidi di atas lahan hibah dari pihak swasta.
“Kita tidak boleh sawah digunakan untuk perumahan karena ketahanan pangan harus terjaga. Solusinya bangun ke atas seperti di Meikarta,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan pembangunan rumah susun subsidi di Kalimantan Barat, termasuk Kubu Raya, jika kebutuhan dan tingkat kepadatan penduduk terus meningkat.
Di sisi lain, program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) turut mengalami lonjakan signifikan.
Jika tahun lalu hanya 45 ribu unit secara nasional, tahun ini meningkat menjadi 400 ribu unit dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Tahun lalu sekitar 3.000-an, sekarang di sini 1.462. Berarti naik sekitar 400-an. Saya senang karena Pak Bupati dan Pak Gubernur juga menganggarkan bedah rumah,” ujar Maruarar.
Ia menekankan pentingnya gotong royong pembiayaan antara APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, hingga CSR perusahaan.
Tahun lalu, sekitar 8.000 unit rumah diperbaiki tanpa menggunakan dana negara, melainkan dari dana CSR.
“Kita menggerakkan spirit gotong royong bangsa kita. APBN, swasta, semua bergerak bersama,” tuturnya.
[Sul]
Discussion about this post