JURNALIS.co.id – Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025 di Desa Sukamaju, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu menuai sorotan.
Proyek yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional itu dinilai belum tuntas meskipun telah menghabiskan anggaran hingga Rp6,6 miliar.
Program yang menargetkan pembukaan lahan sawah seluas 200 hektare tersebut dikerjakan oleh Kodim 1206 Putussibau.
Namun hingga saat ini, kondisi di lapangan disebut masih jauh dari kesiapan untuk memasuki masa tanam.
Kepala Desa Sukamaju, Hasbi menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara pemerintah desa, pihak kontraktor, dan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu, lahan yang dicetak seharusnya sudah siap digunakan masyarakat untuk menanam padi setelah proses pengerjaan selesai.
Ia menjelaskan bahwa kesiapan tersebut harus didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, tanggul, serta pembersihan lahan dari kayu dan akar.
“Dalam artian itu harus sawah yang sesungguhnyalah baru diserahkan kepada masyarakat, ” katanya baru-baru ini.
Namun menurut Hasbi, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Lahan hanya dibuka tanpa disertai fasilitas pendukung yang memadai.
Hasbi mengatakan, fakta dilapangan sawah ini hanya dibuka saja, sementara tanggul tidak ada, akar kayu juga masih banyak.
“Bagaimana kita mau menggunakan alat mesin pertanian yang ada jika cetak sawah ini saja belum selesai, ” ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, Hasbi menilai program cetak sawah di wilayahnya belum dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana mestinya.
Ia mengatakan, dengan melihat kondisi program cetak sawah yang ada seperti ini, dirinya menilai program ini gagal. Karena bagaimana masyarakat mau mengerjakan sawah tersebut, sementara pekerjaan di lapangan ini masih berat.
“Harusnya kemarin setelah cetak sawah inikan langsung tanam. Namun kendalanya itu masyarakat masih ada tanda tanya besar terhadap program cetak sawah ini. Sawah yang dibuka seperti ini, bagaimana untuk menanamnya. Ini sama saja seperti ladang tahunan,” ujarnya.
Ia juga mengaku kesulitan mengajak masyarakat untuk mulai menanam padi karena kondisi lahan yang belum siap.
Dengan kondisi cetak sawah seperti ini, dirinya sebagai Kepala Desa juga malu dengan masyarakat untuk mengajak mereka menanam padi.
Sementara pihaknya diminta oleh Pemerintah Pusat setelah sawah dicetak harus dilakukan penanaman.
“Di Pemerintah Pusat sana mereka tahunya cetak sawah ini jadi dan siap pakai, namun fakta dilapangan kan bertolak belakang, ” ungkapnya.
Hasbi menambahkan, hingga saat ini tidak ada lagi aktivitas pekerjaan di lokasi program tersebut karena dianggap telah selesai pada Januari 2026 lalu. Padahal, menurutnya, masih ada pekerjaan lanjutan yang dijanjikan.
Lanjut Hasbi, hingga hari ini di tempatnya tidak ada lagi kegiatan program CSR ini karena dianggap sudah selesai pada bulan Januari 2026 lalu.
Padahal, pihaknya dijanjikan setelah cetak sawah ini selesai dibuka maka akan dilakukan land clearing pembersihan semak belukar dan sisa akar.
“Padahal perjanjian dengan Dinas Pertanian itukan hingga bulan Maret 2026, harusnya pekerjaan cetak sawah hingga tuntas inikan belum selesai. Saya katakan program cerah sawah di desa kami ini gagal, ” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menetapkan total 480 hektare lahan di empat kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lokasi program Cetak Sawah Rakyat.
Lokasi tersebut meliputi Desa Sukamaju di Kecamatan Putussibau Selatan seluas 200 hektare, Desa Nanga Lot di Kecamatan Seberuang seluas 100 hektare, Jongkong Hulu di Kecamatan Suhaid seluas 150 hektare, serta Desa Benuis di Kecamatan Selimbau seluas 30 hektare.
Sementara dari pihak Kodim 1206 Putussibau saat dikonfirmasi terkait kondisi proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi.
(Opik)
Discussion about this post