Jurnalis.co.id – Berita kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah disoroti Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Legislator dari Fraksi PKS itu mengharapkan Pemerintah bertindak dan tidak mengganggap sepele informasi tersebut.
Legislator dari Daerah Pemilihan Banten III ini berpendapat, persoalan langkanya BBM wajib diselesaikan sebelum merambat ke daerah lain dan menjalar. Sehingga berakibat krisis seperti di sejumlah negara.
“Pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab,” tegas Mulyanto kepada wartawan, Rabu (20/10/2021) di Jakarta.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, jangan sampai kasus kelangkaan berlarut-larut dan membuat masyarakat panik. BPH Migas harus menjelaskan ke publik soal jumlah cadangan BBM termasuk kuota yang tersisa pada Oktober. Untuk membuat masyarakat tenang atas cadangan BBM secara Nasional.
Mulyanto berpandangan, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM bisa dipahami. Sebab beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Sehingga masyarakat khawatir, Indonesia mengalami kejadian serupa. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
“Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina,” lugas Mulyanto.
Untuk diketahui, sepekan ini banyak daerah mulai merasakan kelangkaan BBM Premium dan Solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya. “Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan Pemerintah menghapus BBM jenis premium di tahun 2021,” beber Mulyanto.
Olehkarenanya, ia mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan tersebut. Apalagi beberapa waktu lalu, di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. Mulyanto juga mengharapkan BPH Migas mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU.
“Harusnya dengan nozel digital ini, peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Alias terjadinya “kencing” solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi,” kata Mulyanto.
Untuk ke depab, Mulyanto berharap, Pemerintah, Pertamina dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM. Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
“Dengan sistem audit ini akan semakin jelas. Bahwa yang dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital,” demikian Mulyanto. (Rga)
Discussion about this post