JURNALIS.co.id – Dalam Rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Semarak Kemerdekaan Industri Jasa Keuangan, Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat serta melibatkan Perwakilan Bank Pemerintah maupun Bank Swasta di Kalimantan Barat mengadakan Pekan QRIS Nasional 2023 yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Adapun berbagai kegiatan yang diselenggarakan terdiri atas pelaksanaan senam zumba, pameran stand bazar aneka produk UMKM makanan dan minuman, Bazar Pangan Murah, dan Perlombaan (Fun games) dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan RI yang ke-78 tahun, dan Konser Musik yang dimulai pada Minggu (20/8/2023) pagi.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan agar semua transaksi keuangan sudah menggunakan transaksi Elektronik, tidak lagi dengan cash dan sebagainya khususnya pada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bak gayung bersambut, dengan menerapkan sistem tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat rangking kedua setelah DKI Jakarta dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Ini harus kita pertahankan dan Saya selalu sosialisasikan agar setiap transaksi diusahakan tidak dalam bentuk cash. Makanya, orang yang masih menyimpan uang dalam jumlah besar di dompet tu Sepok (ketinggalan zaman),” ucapnya sembari tertawa.
Dirinya menyebutkan, untuk aliran dana berupa Transfer Pusat pun sudah menerapkan non tunai, dan untuk daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota juga didorong untuk transaksi Non Tunai.
“Sebagaimana saya selalu menggunakan transaksi Non Tunai baik itu memberikan sumbangan yang ratusan ribu rupiah pun, sehingga BPK melakukan pengauditan dapat diperiksa dan lebih jelas dari dana rekening, bahkan untuk berbelanja Saya juga menggunakan QRIS,” terangnya.
Kemudian untuk transaksi-transaksi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Gubernur Kalimantan Barat, juga mendorong transaksi dapat menggunakan QRIS, selain karena untuk mencetak uang menggunakan biaya yang mahal, untuk memusnahkannya pun perlu menggunakan biaya, sehingga dapat menjadi beban negara. Kemudian ia menyebutkan dari segi personal penggunaan transaksi QRIS juga aman, mengikuti trend dan perkembangan zaman, juga dapat memudahkan dalam semua sektor.
“Dari sektor Pariwisata untuk Pajak restoran, Pajak hotel seharusnya sudah bisa terpantau dengan baik, untuk itu setiap program transaksi yang apapun bentuk dan modelnya baik itu QRIS dan lainnya harus terus disosialisasikan,” harap Sutarmidji.
Sebagai Informasi, Gubernur Kalbar mengungkapkan Kalimantan Barat akan mendapatkan penghargaan KEJAR AWARD yaitu program satu Rekening satu Pelajar dimana Provinsi Kalimantan Barat merupakan juaranya.
“Hal ini karena banyaknya para Pelajar yang telah memiliki Rekening sendiri. mudah-mudahan ini juga merupakan satu terobosan bagi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menyampaikan bahwa terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagaimana diketahui, target Inflasi di tahun 2023 sebesar 31%. Year on year dengan Inflasi di Kalimantan Barat pada bulan Juli 2023, 4,04% Year on years, masih di atas realisasi nasional sebesar 3,08%.
“Berbagai upaya terus dilakukan dalam pengendalian inflasi yang pada hari ini dalam rangka GNPIP, akan dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan ketersediaan pasokan, akan diberikan 20.000 bibit dan benih kepada Tim Penggerak PKK se- Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani, dan juga Pondok Pesantren, juga akan diberikan Alsintan dan Saprodi kepada kelompok Petani Padi dan Hortikultura, dengan total bantuan sekitar 500 juta rupiah, berupa Supporting Milling Unit Cultifacktor, Pompa Air dan lainnya,” ungkap Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar.
Pada hari ini juga akan dilakukan gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Badan Pangan Nasional dan Bulog, kegiatan Pangan Murah pada hari ini merupakan kegiatan ke- 81 dengan subsidi sebesar 20% dari harga pasar, kemudian keterkaitan dengan kelancaran distribusi juga telah dilakukan fasilitasi pemberian ongkos angkut.
Di akhir acara juga dilakukan Penandatangan MoU Kerjasama Antar Daerah Pengendalian Inflasi SINGBEBASWAH, oleh Perwakilan empat orang Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dengan Bank Indonesia.
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr Harisson MKes, Perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny Hj Lismaryani Sutarmidji, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Barat, Ny Windy Prihastari S STP MSi, yang dilaksanakan serentak di setiap Provinsi se-Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Maulana Yasin, Perwakilan Pimpinan Bank Milik Pemerintah dan Bank Swasta yang ada di Kalimantan Barat beserta jajarannya yang turut hadir memeriahkan kegiatan ini. ***
(Sma/Ndi)
Discussion about this post