JURNALIS.co.id – Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah bersama Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian. Kegiatan tersebut dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.
Rakor dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri RI. Dilanjutkan rangkaian kegiatan Penjabat Kepala Daerah seluruh Indonesia menuju ke Istana Merdeka untuk mendengarkan arahan Presiden Jokowi, Senin (30/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan tujuh arahan kepada penjabat kepala daerah. Di antaranya mendorong pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial, waspadai fenomena el nino, reformasi birokrasi, peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024, memastikan netralitas ASN dan mendorong program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem serta memberantas stunting.
“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” pinta Presiden Joko Widodo.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menyoroti beberapa permasalah yang menjadi agenda dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah diantaranya Keuangan Pusat dan Daerah, ASN dan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Perbaikan Sistem Kesehatan.
“Masalah keuangan pusat dan daerah ini perlu banyak penjelasan, kemudian Menteri PANRB kaitannya utama dengan masalah ASN, Tenaga Honorer, Reformasi Birokrasi, kemudian peningkatan kualitas pendidikan yang memilki banyak skema selanjutnya Menteri Kesehatan akan menyampaikan skema perbaikan sistem kesehatan ini harus didukung pemerintah daerah dan terakhir masalah pangan, itulah agenda kita hari ini,” katanya.
Tito juga menekankan pada netralitas Pj Kepala Daerah dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 serta beberapa hal penting yang perlu dilaksanakan.
“Rekan-rekan Pj kepala daerah bukan berasal dari partai, sehingga salah satu poin potensi konflik tidak terjadi pada rekan-rekan. Untuk itu, pahami dan tanamkan mindset bahwa rekan-rekan petugas birokrat yang bertugas mengisi kekosongan agar pemerintah tetap berjalan dengan mengambil posisi netral,” ujarnya.
“Melaksanakan amanah ada tiga aspek yaitu aspek pemerintahan, pembanguanan dan kemasyarakatan. Kemudian mengendalikan inflasi, menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting harus tepat sasaran, memfasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 serta mempercepat realisasi target pendapatan dan belanja ABPD. Harus menunjukan kinerja yang lebih baik, tidak memiliki beban politik dan merupakan penjabat yang diangkat dari jabatan struktural,” tambah Tito Karnavian.
Pj Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan telah mengambil langkah-langkah nyata terhadap arahan Presiden. Di antaranya pengendalian Inflasi dengan menggelar pangan murah di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara, sebanyak 8000 paket beras murah dan 4767 paket telur murah telah dijual kepada masyarakat.
“Pemerintah hadir di tengah masyarakat membuka pasar murah untuk meminimalisir dan mengendalikan stok pangan yang ada, serta membantu daya beli masyarakat, sehingga tidak terjadi inflasi,” ucapnya.
Selain bantuan pangan murah, Romi juga mendorong penciptaan lubung pangan bagi daerah yang rawan pangan seperti Kecamatan Kepulauan Karimata.
“Kita telah menyiapkan anggaran untuk penambahan beras, bagi desa yang rawan pangan khususnya daerah kepulauan. Anggarannya sudah kita siapkan,” jelas Romi Wijaya.
Kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga telah diantisipasi Pemkab Kayong Utara, dengan menggerakkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus berkolaborasi dengan TNI dan Polri serta Unit Pelaksana Teknis Kehutanan Provinsi yang ada di Kayong Utara.
“Meski termasuk daerah yang memiliki titik api kecil ketika musim panas yang lalu, kami tetap sedapat mungkin mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ini,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BKD kayong Utara.
Disinggung mengenai netralitas ASN menjelang pemilu, Romi menuturkan dia telah membuat intruksi khusus kepada ASN untuk selalu bersikap netral. Intruksi ini mulai dari himbauan dan juga surat edaran serta meminta ASN untuk tidak menyebarkan berita hoaks.
“Pemkab Kayong Utara melalui BKPSDM juga telah melakukan MoU dengan Bawaslu terkait menjaga netralitas ASN,” tegasnya.
Untuk suksesnya pelaksanaan pemilu, Pemkab Kayong Utara telah mengalokasikan anggaran hibah kepada dua lembaga tersebut. hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu.
“Insya Allah pemilu di Kayong Utara berjalan sesuai tahapan dan akan terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini juga berkat dukungan forkompinda dan masyarakat,” tutup Romi. (Bak)
Discussion about this post