JURNALIS.CO.ID, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono resmi menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
Acara berlangsung di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.
Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur. Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.
Sugeng menambahkan, dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.
Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.
“Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” ujar Sugeng.
Sugeng menekankan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa.
Karena itulah, imbuh Sugeng, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.
“Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” imbuhnya.
Sugeng menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.
“Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” tandasnya.
Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.(rdh)
Discussion about this post