Pasangan Martin – Farhan Komitmen Tak Lakukan ‘Black Campaign’

– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin – Farhan berkomitmen tidak akan melakukan black campaign atau kampanye hitam dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ketapang 2020.

Penegasan itu disampaikan Martin Rantan bersama Farhan usai menerima B1 KWK DPP Partai Golkar dan Hanura yang diserahkan melalui masing-masing pengurus partai tingkat Kabupaten, Rabu (02/09/2020) malam.

Calon Bupati Petahana, Martin Rantan mengatakan, black campaign dalam setiap kampanye memang tidak bisa dipungkiri. Menurut dia, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi dan menetralisirnya.

“Kalau ada black campaign, tinggal masyarakat yang menetralisir. Saya harap masyarakat cerdas menyikapi adanya cara-cara kampanye hitam yang pada akhirnya menyesatkan, padahal sebenarnya hanya propaganda politik demi mencapai tujuan,” kata Martin.

Ia melanjutkan, guna menghindari cara-cara tidak baik dalam kampanye, terkhusus tim sukses pemenangan dan relawan Martin – Farhan nantinya akan diberikan diklat atau pelatihan sebelum melakukam tugas-tugasnya.

“Kita tidak mau mereka melakukan pelanggaran, sehingga menghasikan kerja yang kontra produktif. Diharapkan dengan pelatihan tersebut bisa mengedusasi mereka dan menghasilkan kerja produktif untuk memenangkan pasangan Martin – Farhan,” lanjutnya.

Di lain sisi, Ketua DPD Golkar Ketapang ini juga mengharapkan agar masyarakat tidak memainkan isu-isu SARA. Ia menilai, alangkah baiknya semua bicara soal figur-figur pemimpin yang membawa ke arah lebih baik.

“Masyarakat Ketapang adalah heterogen, terdiri dari berbagai macam suku dan agama, saya pikir tidak cocok dengan isu-isu suku dan agama. Jadi biarlah yang membawa isu itu, negara yang menindaknya,” timpalnya.

Selain itu, dia mengajak masyarakat pemilih dapat memberikan partisipasi penuh pada pesta demokrasi tahun 2020. Hal tersebut diminta agar partisipasi pemilih meningkat dari Pemilu maupun Pilkada sebelumnya.

“Sebab apabila partisipasi pemilih dibawah 50 persen, maka Pilkada akan diulang. Tentunya akan memakan biaya cukup besar bila dianggarkan kembali. Karenanya seluruh elemen masyarakat harus memberikan hak pilihnya,” pungakas Martin. (lim)