JURNALIS.CO.ID – Bank Kalbar resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan perbankan Bank Kalbar dengan aplikasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung transaksi pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring di lingkungan pemerintah daerah.
SIPD-RI sendiri merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah secara elektronik dan terintegrasi.
Melalui kerja sama ini, Bank Kalbar akan turut serta mempercepat proses pencairan SP2D yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terpisah.
Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas.
“Kami bangga menjadi mitra strategis Kemendagri dalam pelaksanaan SIPD-RI. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang modern dan terpercaya,” ujar Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi.
Senada dengan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD-RI yang terintegrasi dengan sistem perbankan akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Kalbar semakin solid.
Sinergi ini akan mendukung konsolidasi data anggaran dan realisasi secara real-time serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik di daerah.[rdh]
Discussion about this post