JURNALIS.co.id – Serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kapuas Hulu mencapai 75,11 persen hingga akhir triwulan III tahun 2023.
“Persentase penyerapan belanja APBN lingkup KPPN Putussibau sebesar 75,11 persen atau Rp1,32 triliun dari pagu sebesar Rp1,76 Triliun. Hal ini sangat menggembirakan karena menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023 sudah mencapai lebih dari 75 persen,” kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan rilis kinerja APBN edisi Oktober 2023 yang dilaksanakan secara hybrid kepada stakeholder KPPN Putussibau di Aula KPPN Putussibau dan melalui daring MsTeam, Kamis (26/10/2023).
Winarno menjelaskan hingga akhir triwulan III tahun 2023, total realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp1.324,33 miliar atau 75,11 persen dari pagu Rp1.763,12 miliar. Terdiri belanja pemerintah pusat sebesar Rp187,48 miliar atau 69,89 persen dari pagu Rp268,25 miliar dan realisasi transfer ke daerah Rp1.136,84 miliar atau 76,05 persen dari pagu Rp1.494,87 miliar.
“Capaian Realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 74,59 persen, kemudian belanja barang sebesar 67,30 persen dan belanja modal hingga September baru diserap 58,73 persen,” jelasnya.
Winarno menyampaikan terdapat 5 Satker yang realisasi belanja pegawainya sudah di atas target triwulan III yaitu 75 persen. Sisanya 10 Satker realisasinya masih di bawahnya. Untuk belanja barang, terdapat 5 Satker yang realisasinya di atas target triwulan III 2023 yaitu 75 persen, sedangkan 24 satker lainnya masih di bawah 75 persen.
Saat ini terdapat 11 satker atau sekitar 64,7 persennya yang realisasi belanja modalnya melampaui target realisasi triwulan III 70 persen. Namun masih ada 6 Satker yang realisasinya masih di bawah target.
“Terhadap tindaklanjut temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS), saya mengingatkan kepada satker K/L mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS dan menghubungi pihak bank mitra tempat membuka rekening apabila mengalami kendala, ” katanya.
Lanjut Winarno, selain CMS peningkatan transaksi non tunai pelaksanaan APBN agar dilakukan melalui melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Aplikasi Digipay Satu, serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS. Dari hasil monev hingga akhir September 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai oleh Satker-Satker masih tergolong minim.
Pengguna aktif KKP hingga Agustus baru 4 Satker total transaksinya sebesar Rp140,96 juta dan penggunaan CMS oleh Bendahara Satker sudah digunakan oleh 19 satker atau 65,51 persen dari seluruh Satker.
Kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD hingg bulan September 2023 dari sisi realisasi pendapatan sebesar Rp1.113,41 miliar telah mencapai 68,62 persen. Turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 70,07 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp928,42 miliar atau 56,52 persen naik dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebesar 55,62 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 75,11 persen, realisasi belanja daerah APBD terlihat lebih rendah, sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaannya di triwulan IV 2023.
“Komponen Belanja Operasi terealisir 61,92 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 74,06 persen disusul belanja barang dan jasa 53,12 persen, belanja hibah sebesar 38,15 persen dan belanja Bansos baru terdapat realisasi 8,21 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,34 miliar,” terangnya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp69,9 miliar, terlihat Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar 4,28 persen. Masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,38 persen. Besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah.
“Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD,” jelas Winarno.
Lanjut Winarno, untuk realisasi PAD per 30 September 2023 yang telah mencapai Rp52,03 miliar atau 74,43 persen dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh lain-lain PAD sebesar Rp18,56 miliar atau 59,39 persen dari target Rp31,25 miliar. Selanjutnya penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,38 miliar atau 124,14 persen melampaui target Rp14 miliar dan Pajak Daerah Rp11,9 miliar atau 66,11 persen terakhir penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp11,9 miliar.
“Penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau hingga akhir September 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.136,84 miliar atau 76,05 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,84 miliar,” ujarnya.
Sementara untuk realisasi penyaluran DAU sebesar Rp719,83 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari – September 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp53,95 miliar dari pagu Rp75,23 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Fisik sebesar Rp30,44 miliar dari pagu Rp75,23 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp119,33 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp183,48 miliar dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu.
“Sebaran realisasi penyaluran Dana Desa berdasarkan wilayah kecamatan hingga September 2023 persentase realisasi tertinggi terdapat di Kecamatan Selimbau telah mencapai sebesar 93,91 persen atau Rp13,8M dan persentase terendah di Kecamatan Suhaid baru mencapai 67,64 persen atau Rp6,56 miliar,” pungkas Winarno. (opik)
Discussion about this post