JURNALIS.co.id – Media ini menerima Rilis Resmi Partai Nasdem Kalimantan Barat (Kalbar), bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kalbar, H Syarief Abdullah Alkadrie SH MH, menyayangkan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar tentang ajakan memilih Capres yang pro terhadap pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.
Sebelumnya, beredar pernyataan Pj Gubernur Kalbar, dr Harisson M Kes, tentang dukunganya terhadap pembangunan IKN.
Bahkan secara terang dan jelas, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar era Gubernur Sutarmidji itu mengajak masyarakat agar tak memilih Capres yang tidak berpihak pada kelanjutan pembangunan di Kalimantan.
“Jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan di IKN di Kalimantan,” begitu petikan video ucapan Harisson yang beredar di lini masa sosial media di Kalbar.
Menurut Syarief Abdullah, pernyataan itu tidak layak disampaikan oleh Pj Gubenur Kalimantan Barat yang nota bene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sangat disayangkan kenapa pernyataan itu dilontarkan di situasi seperti ini. Selayaknya beliau (Pj Gubernur Kalbar Harisson) tetap menjaga diri dari pernyataan yang kontroversial seperti itu,” ujarnya, pada Selasa 30 Januari 2024 di kantor Partai Nasdem Kalbar.
Menurut Syarief Abdullah, jika memang Pj Gubernur punya kecenderungan pribadi berkaitan dengan pilihan Capres. Harusnya itu menjadi pilihan sendiri, bukan justru mengkampanyekan di muka publik.
“Saya merasa aneh juga dengan sikap Pak Pj Gubernur saat ini. Sengaja dan terang-terangan menyampaikan dukungan kepada Capres tertentu di depan umum. Padahal dalam dirinya masih melekat sebagai ASN yang sudah diatur kenetralannya dalam Pemilu,” ujar Syarief Abdullah yang juga Ketua Tim Kampanye Daerah Anis-Muhaimin di Kalbar ini.
Ia menilai, sebagai ASN yang menempati jabatan publik seperti Pj Gubernur tentu tidak boleh menyampaikan pernyataan yang terkesan tendensius dan menyerang pada pasangan Calon Presiden tertentu.
“Persoalan IKN ini saya pikir sudah clear. Sudah ada UU yang disahkan oleh DPR. Nah perjuangan saat ini adalah tentang pemerataan pembangunan,” tegas Syarief Abdullah yang juga Anggota DPR RI asal Kalbar ini.
Lebih lanjut, menurut Syarief Abdullah, tinggal persoalan pembangunan di Kalimantan Barat. Dirinya bersama dengan para legislator asal Kalbar di Komisi V banyak membawa aspirasi pembangunan di Kalimantan Barat.
Termasuk diantaranya pembangunan Tol Pontianak Singkawang yang saat ini sudah selesai feasibility study dan Amdalnya.
Begitu juga dengan pembangunan jembatan Kapuas III sudah selesai DED (Detail Engineering Design/Rancang Bangun Rinci) dan tinggal menunggu pemerintahan baru dilantik.
“Sebelumnya ada pula pembangunan duplikasi Jembatan Landak dan Kapuas I. Itu semua kerja yang dilakukan oleh para legislator dari Kalbar agar banyak pembangunan yang bersumber dari APBN ke Kalbar,” ujarnya.
“Tidak ada urusan dengan dukungan mendukung terhadap IKN. Pembangunan di Kalbar tetap ada. Penggiringan opini yang berusaha dibangun oleh Pak Pj Gubernur itu tidak benar dan terkesan sangat tendensius,” pungkasnya. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post