JURNALIS.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat. Ironisnya, ini seakan telah menjadi tradisi setiap tahunnya.
“Kondisi ini terus terjadi setiap tahun, seperti sudah menjadi tradisi. Serapan anggaran di dua dinas ini selalu rendah di awal tahun, seperti sekarang sudah masuk triwulan tahun 2022, tapi serapan anggarannya masih rendah,” kata Subhan, Kamis (23/06/2022).
Anggaran di dua dinas ini menurut Subhan baru akan terserap selalu diakhir tahun. Meski anggaran terserap, namun legislator Partai Nasdem ini berpendapat tidak baik apabila penyerapan anggaran baru dilakukan diakhir tahun.
“Perputaran ekonomi di masyarakat tentunya akan berpengaruh, secara ekonomi tentunya ini kurang baik, ini karena pengelolaan anggaran tidak baik,” sebutnya.
Menurut Subhan hingga triwulan ke dua tahun 2022, serapan anggaran di Dinas PUPR Kalbar baru 1,42 persen. Sedangkan di Dinas PUPR baru 4,78 persen.
“Bayangkan belum ada yang sampai lima persen, sedangkan di SKPD lain sudah ada yang lebih,” tuturnya.
Selain pengelolaan anggaran yang dinilai tidak maksimal, lembatnya penyerapan anggaran di kedua dinas tersebut menurut Subhan tidak terlepas dari kerapnya Pemprov Kalbar melakukan perombakan pegawai di dinas tersebut.
“Perombakan di SKPD memang hak gubernur, tapi tentunya jangan sampai perombakan yang dilakukan malah menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran,” tukasnya.
Disebutkan Subhan, pihaknya sering kali mengingatkan kepada SKPD dalam berbagai rapat kerja saat pembahasan anggaran. Terakhir di bulan Mei juga sudah diingatkan karena serapan anggarannya masih rendah.
Selain dua dinas tersebut, dinas lain yang serapan anggarannya masih rendah menurut catatan Subahan adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar baru 20,43 persen, RSUD Soedarso 17,04 persen dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Kalbar 21,54 persen. (lov)
Discussion about this post